Pilkada Tasikmalaya 2025: PSU atau Pertarungan Ulang Oligarki Politik?

Oleh: Acep Sutrisna, Pemerhati Kebijakan Publik Tasikmalaya

Situasi politik di Kabupaten Tasikmalaya semakin memanas menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan adanya pelanggaran dalam pemilu sebelumnya, kini rakyat Tasikmalaya kembali dihadapkan pada pertarungan sengit antara para calon yang sebelumnya sudah bertarung habis-habisan. Namun, pertanyaannya: apakah PSU ini benar-benar demi demokrasi atau hanya babak baru dari permainan oligarki politik lokal?

PSU: Sebuah Konsekuensi atau Manuver Politik?

Putusan MK yang memerintahkan PSU tentu bukan tanpa alasan. Dugaan kecurangan, politik uang, dan berbagai pelanggaran lainnya menjadi faktor utama yang menggiring kabupaten ini ke pemilu ulang. Namun, di balik keputusan ini, ada berbagai spekulasi yang berkembang di kalangan masyarakat. Apakah ini sekadar penegakan hukum atau justru bagian dari strategi politik tertentu untuk menggoyang peta kekuasaan yang sebelumnya telah terbentuk?

Beberapa pihak menduga bahwa kekuatan politik tertentu sengaja mengarahkan PSU agar memiliki peluang lebih besar dalam pertarungan ulang ini. Tidak sedikit pula yang mencurigai adanya kepentingan dari elite politik lokal yang berusaha mengamankan dominasi mereka dengan skenario baru.

Strategi Calon: Jual Program atau Jual Kekuatan?

Tiga pasangan calon yang sebelumnya bertarung kini kembali mengasah strategi mereka. Namun, yang menjadi sorotan adalah, apakah mereka benar-benar menawarkan gagasan segar atau sekadar mengulang narasi lama dengan tambahan bumbu politik baru?

1. Petahana Berusaha Bertahan

Pasangan yang sebelumnya memenangkan Pilkada tetap mengklaim kemenangan mereka sebagai kehendak rakyat. Mereka kini berusaha meraih simpati dengan narasi ketidakadilan, seolah-olah PSU adalah upaya sistematis untuk menggagalkan kepemimpinan mereka.

2. Penantang Mencari Celah

Pihak oposisi yang sebelumnya kalah dalam selisih suara yg signifikan tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka mencoba merebut momentum dengan berbagai janji populis, bahkan tak jarang menyentuh isu-isu sensitif yang dapat menggiring opini publik ke arah mereka.

3. Elit Politik Bermain di Belakang Layar

Tidak bisa dipungkiri, para pemain lama di kancah politik Tasikmalaya juga tidak tinggal diam. Mereka mulai memainkan peran sebagai kingmaker, memastikan kandidat yang mereka dukung bisa melenggang mulus dalam PSU ini.

Rakyat Tasikmalaya: Masih Jadi Penonton atau Siap Bertindak?

Di tengah panasnya persaingan politik ini, masyarakat Tasikmalaya dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah mereka akan kembali terjebak dalam permainan politik transaksional atau mulai sadar bahwa suara mereka bisa menjadi penentu perubahan?

Tidak bisa dipungkiri, politik uang, janji-janji proyek, serta tekanan dari berbagai pihak akan kembali menghantui PSU ini. Netralitas penyelenggara pemilu pun mulai dipertanyakan. Jika rakyat tetap pasif, PSU ini tidak akan jauh berbeda dari pertarungan sebelumnya—hanya sekadar ganti baju tanpa ada perubahan berarti.

Arah PSU: Perbaikan Demokrasi atau Justru Kemunduran?

PSU Pilkada 2025 di Kabupaten Tasikmalaya bukan sekadar pemilu ulang, tetapi juga ujian bagi kualitas demokrasi di daerah ini. Jika PSU hanya menjadi ajang politik balas dendam atau permainan kekuasaan, maka jangan harap akan ada perubahan signifikan bagi rakyat. Namun, jika masyarakat mulai sadar dan memilih berdasarkan rekam jejak serta program nyata, bukan karena tekanan atau iming-iming, maka PSU ini bisa menjadi titik balik demokrasi di Tasikmalaya.

Sekarang, pertanyaannya adalah: Apakah PSU ini benar-benar untuk rakyat, atau hanya babak baru dari permainan elite politik yang ingin mempertahankan kekuasaan mereka? Jawabannya ada di tangan kita semua.***