TINDAK, Kab.Tasikmalaya- Untuk mengisi kekosongan posisi Kasie Pelayanan dan Kasie Pelaksana Unsur Kewilayahan di Kampung Cijamaka. Pemerintah Desa Guranteng telah melakukan tahapan penjaringan terhadap para calon perangkat Desa yang akan mengisi kekosongan dua posisi tersebut.
Berdasarkan hasil testing dan tahapan seleksi yang ketat, dua kandidat berhasil lolos untuk menempati posisi pada Pelaksana Unsur Kewilayahan dan Kasie pelayanan. Bela Mudzdalifah, SE sebagai Kasie pelayanan, dan Rona Ganesha,SE, sebagai Pelaksana Unsur Kewilayahan Kampung Cijamaka.
Bela Muzdalifah, SE, adalah Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Siliwangi, sedangkan Rona Ganesha, SE, jebolan STIE Ponpes Suryalaya. Dua perangkat Desa yang terbilang masih muda ini pada Senin 17 Pebruari 2025 dilantik oleh Camat Pagerageung, Heri Kusdiana, S.Pt,M.Si didepan Kapolsek Pagerageung (diwakili), Koramil PagerGeung (diwakili), Kepala Desa Guranteng Iip Nunu, wakil ketua BPD Apid Sunandar, para Kawil, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Amanat Camat Pagerageung dalam sambutannya, jadi perangkat Desa itu bukan pejabat tapi sebagai pelayan masyarakat yang harus dilayani dan diayomi.
Camat Pagerageung pun meminta kepada semua perangkat Desa Guranteng, untuk bekerja dengan sungguh sungguh dan harus disiplin. Tepat waktu, patuh dan taat kepada aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan.
Pengangkatan Perangkat Desa mengacu kepada Perbup no 178 tahun 2015, salah satunya dimana calon perangkat desa harus lulusan SLTA sederajat. Bahkan mengacu kepada :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
6. Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Dimana dasar hukum tersebut diatas mengatur tentang perangkat desa, termasuk pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan fungsi perangkat Desa***DAD.
