TINDAK- Mengabdi sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat bukanlah hal yang mudah, selain dituntut keilmuan dan wawasan, juga harus jujur dan amanah. Apalagi sebagai pejabat publik yang dituntut untuk mengabdi dan melayani masyarakat banyak.
Ditengah krisis kepemimpinan yang dibayangi isu korupsi, kolusi, dan nepotisme masih ada pigur pimpinan yang patut untuk diacungi jempol karena kesederhanaan dan dekat dengan rakyat. Penulis kenal dengan sosok yang satu ini saat ia ditugaskan di Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya.
Drs.Uem Sulaeman, pria berusia 63 tahun ini masih kelihatan muda dan bugar, padahal masih terus aktip duduk di kursi birokrat seakan tak ada masa pensiunnya. Hanya selang berhenti 2 tahun selepas pensiun dari Camat Jamanis, Uem Sulaeman dipercaya lagi untuk memimpin Desa Pamoyanan, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya.
Ia benar benar sosok birokrat yang sudah teruji dalam mengemban tugas negara sebagai ASN.
Debutnya sebagai ASN saat ia ditugaskan di Dinas Sosial Bengkulu selama 11 tahun, kemudian pada tahun 1999 dipindahkan ke Dinsos Provinsi Jawa Barat, tahun 2001 pindah ke Kecamatan Bojongasih sebagai sebagai Kasipem, tahun 2003 pindah ke Kecamatan Ciawi sebagai Kasie pendapatan dan trantib, kemudian pindah ke Disduk Kabupaten Tasikmalaya selama 6 tahun, kemudian ditugaskan menjadi Camat Pagerageung, Camat Jamanis, dan Camat Leuwisari. Kemudian memasuki masa pensiun selama 2 tahun dan ia disibukkan kembali sebagai Kepala Desa Pamoyanan.
Menyinggung soal birokrasi desa yang mendapat sorotan karena adanya gelontoran Dana Desa dan ADD, juga Banprop dan Bankeu Kabupaten, juga dana aspirasi dari partai, Uem Sulaeman tidak sedikit pun gentar karena ia menjalankan roda pemerintahan desa sesuai dengan program kerja yang sudah terencana dan terinci. Berjalan lurus semaksimal mungkin untuk menjalankan amanah rakyat.
Menurutnya, banyak permasalahan yang muncul ditubuh birokrasi Desa karena roda kepemimpinan sudah menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang Undang, Permen, PP, Pergub, atau Perda.
Ada empat poin penting yang harus dijadikan patokan, kata nya menegaskan, pertama masyarakat harus kondusif, maka diupayakan diadakan silaturahmi rutin dalam pengajian mingguan, dimana masyarakat akan menerima inpormasi seputar perkembangan pembangunan desa, juga masyarakat bisa memberikan masukan kepada Kepala Desa.
Kedua jangan miskomitmen dengan rencana yang sudah ditetapkan, harus tegas dan teguh sesuai juklakjuknis dan peruntukannya. Karena sudah ada Musdes dan RKPDes yang menentukan tahapan pembangunan desa.
Ketiga harus mengaktifkan Bumdes, dimana setiap bantuan yang masuk ke masyarakat jangan diterima langsung tapi harus naduk dulu BUMDES.
Dan yang terahir adalah pengawasan internal terhadap kinerja perangkat desa, berikut pengawasan keuangan yang masuk ke Desa, hal ini penting dilakukan untuk menjaga adanya kebocoran anggaran. Demikian Kades Pamoyanan menjelaskan kepada media TINDAK
Dengan bekal pengalaman yang panjang di dunia birokrasi, Drs. Uem Sulaeman terus berupaya dan bertekad untuk mewujudkan pembangunan desa yang lebih maju dan berkesinambungan demi peningkatan kesejahteraan rakyat.***DAD
