
TINDAK,Kab Tasikmalaya--Malpraktik atau kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
Seperti di ketahui bahwa di kabupaten Tasikmalaya sangat marak malpraktik seperti yang di katakan oleh dokter inisial E ketika dikonfirmasi oleh awak media.
"Kenapa hanya tempat praktik saya yang di permasalahan padahal disini juga banyak mantri-mantri praktik tidak sesuai SOP, sperti tidak mempunyai baik SIP, maupun STR," ungkap dokter E.
Mendengar hal tersebut awak media langsung konfirmasi Dinas kesehatan' Kabupaten Tasikmalaya yang di duga lemah dalam pengawasan, Rabu (15/1/2025).
Terkait praktek kerja dokter E, Kepala Bidang Pengawasan Dinas kesehatan' Kabupaten Tasikmalaya, H.Epi memaparkan bahwa dokter E tersebut mempunyai tempat praktik di tiga tempat dengan domisili yang berbeda.
"Kami sudah panggil dokter E tersebut dan emang benar praktek nya di tiga tempat di tiga daerah administrasi, dan kami sudah kasih himbauan untuk memenuhi semua sesuai SOP." tegasnya.
Disinggung dampak yang dapat merugikan masyarakat akibat malpraktik di tempat dokter E yang di kelola oleh adiknya yang diduga belum memiliki legal standing, H. Epi menegaskan bahwa itu diluar kewenangannya.
"Yang jelas saya sudah kasih himbauan adapun terjadi hal-hal lain itu di luar kewenangan kami karena kami sudah kasih himbauan tegas." jelas H.Epi.
Ketua komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepuloh, juga membenarkan terkait dokter E yang memiliki 3 (tiga) surat ijin praktik (SIP).
"Secara garis besar hasil kesimpulan Dinas Kesehatan setelah dipanggil ada pelanggaran kode etik profesi." tegas Asep.
Asep juga tegaskan akan mendorong baik sanksi administrasi maupun pidana.
"Kami akan kawal dan dorong hal ini sampai tuntas biar jadi edukasi ke yang lain dan juga ada efek jera untuk yang bersangkutan." tegasnya.
Diharapkan pemangku kebijakan agar dapat mengevaluasi dan mengawasi secara berkala agar adanya dugaan malpraktik di kabupaten Tasikmalaya dapat teratasi.***Ade Heryanto