TINDAK-Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya tengah mempersiapkan fasilitas kendaraan dinas baru untuk wali kota yang akan segera menjabat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mendukung mobilitas dan efektivitas tugas kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya menyampaikan, bahwa penyediaan kendaraan dinas bagi wali kota merupakan bagian dari standar operasional yang diatur dalam peraturan pemerintah. Fasilitas ini bukan sekadar simbol prestise, tetapi juga bertujuan untuk memastikan wali kota dapat menjalankan tugas dengan optimal dan mobilitas yang lebih efisien.
“Pengadaan kendaraan dinas untuk wali kota adalah sesuatu yang lazim dan telah diatur dalam regulasi. Kendaraan tersebut diharapkan dapat menunjang aktivitas harian kepala daerah, baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam melayani masyarakat,” ujar Sekda dalam keterangannya kepada media.
Meski belum disebutkan secara spesifik jenis kendaraan yang akan disediakan, Sekda memastikan bahwa proses pengadaan akan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran untuk kendaraan dinas ini sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya tahun berjalan.
“Semua pengadaan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses lelang dan mekanisme lainnya akan diawasi ketat agar tidak ada penyimpangan,” tambahnya.
Beberapa pihak berharap kendaraan dinas yang akan digunakan nantinya tidak hanya berfokus pada kemewahan, tetapi lebih pada aspek fungsionalitas, keamanan, dan efisiensi bahan bakar. Dengan begitu, kendaraan tersebut dapat benar-benar mendukung mobilitas wali kota tanpa menimbulkan kesan pemborosan anggaran daerah.
Di tengah persiapan pengadaan kendaraan dinas tersebut, muncul beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak mendukung langkah ini, dengan catatan bahwa fasilitas yang diberikan harus benar-benar digunakan untuk kepentingan publik dan bukan semata-mata untuk kenyamanan pribadi.
Namun, ada pula yang mempertanyakan urgensi dari pengadaan kendaraan dinas baru di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan mendesak lainnya di Kota Tasikmalaya. Mereka berharap pemerintah tetap memprioritaskan sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Penting untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk kendaraan dinas benar-benar proporsional dan tidak mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat,” ujar salah seorang aktivis pemerhati kebijakan publik di Tasikmalaya.
Pemkot Tasikmalaya berjanji akan membuka akses informasi seluas-luasnya terkait proses pengadaan kendaraan dinas tersebut. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat terus mengawasi setiap tahapan agar tidak ada indikasi penyalahgunaan anggaran.
Kendaraan dinas bagi wali kota, pada akhirnya, bukan sekadar soal alat transportasi, tetapi lebih kepada sarana pendukung yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam memimpin pemerintahan di Kota Tasikmalaya.
Dengan dukungan fasilitas yang memadai, wali kota terpilih diharapkan dapat lebih fokus pada tugas utamanya: membangun Tasikmalaya yang lebih maju, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pemkot menutup pernyataannya dengan harapan bahwa penyediaan kendaraan dinas ini dapat dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar pengeluaran yang bersifat seremonial semata.*** Miftah HA
