APBD Tasikmalaya 2023: Ancaman Lambatnya Pembangunan Akibat Beban Birokrasi

Oleh : Acep Sutrisna

Berdasarkan data yang tersedia mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023, terdapat beberapa poin krusial yang perlu dianalisis untuk memahami struktur anggaran serta dampaknya terhadap pembangunan di daerah. 

Data utama yang digunakan adalah:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023: Rp 368.551.000.000

APBD Tahun 2023: Rp 3.217.738.000.000

Belanja Pegawai: Rp 1.389.447.000.000

1. Struktur Pendapatan: Ketergantungan pada Dana Transfer

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 hanya mencapai Rp 368,5 miliar dari total APBD sebesar Rp 3,2 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa PAD hanya berkontribusi sekitar 11,45% terhadap total anggaran daerah. Persentase ini sangat rendah dan mengindikasikan ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana lainnya.

Dari perspektif politik anggaran, rendahnya PAD memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya belum optimal dalam menggali potensi sumber pendapatan lokal. Beberapa sektor yang seharusnya dapat menjadi andalan, seperti retribusi daerah, pajak daerah, dan pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), belum tergarap maksimal. Situasi ini menciptakan kondisi yang rentan bagi pemerintah daerah karena mereka sangat bergantung pada kebijakan fiskal dari pemerintah pusat.

2. Belanja Pegawai: Beban yang Signifikan

Dari total APBD, belanja pegawai sebesar Rp 1,38 triliun atau sekitar 43,18% dari total anggaran. Angka ini cukup besar, mencerminkan tingginya pengeluaran rutin yang harus ditanggung oleh APBD. Dengan hampir setengah dari anggaran tersedot untuk belanja pegawai, ruang fiskal untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program kesejahteraan masyarakat menjadi sangat terbatas.

Politik anggaran dengan alokasi yang terlalu besar untuk belanja pegawai sering kali menjadi sorotan kritis, karena dana yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kepentingan produktif justru lebih banyak digunakan untuk keperluan birokrasi. Jika belanja pegawai tidak segera diefisienkan, pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya akan terus terkendala oleh keterbatasan dana.

3. Ruang Fiskal Terbatas untuk Pembangunan

Dengan PAD yang rendah dan belanja pegawai yang tinggi, ruang fiskal untuk membiayai proyek-proyek pembangunan menjadi sangat terbatas. Dari sisa anggaran yang tersedia setelah belanja pegawai, hanya sekitar Rp 1,83 triliun yang tersisa untuk membiayai belanja modal, pelayanan publik, serta program pembangunan lainnya.

Jika dilihat dari besarnya tantangan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya—mulai dari kebutuhan infrastruktur jalan, irigasi, pengelolaan sumber daya alam, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan—alokasi ini tentu tidak mencukupi. Dampaknya adalah lambatnya pertumbuhan pembangunan, khususnya di sektor-sektor krusial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data ekonomi lainnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya hanya mencapai 4,69%, di bawah target RPJMD yang seharusnya berada di kisaran 5-6%. Hal ini memperkuat argumen bahwa terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan produktif berpengaruh langsung terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi.

4. Pengaruh terhadap Kualitas Pembangunan.

Dampak dari struktur APBD yang demikian terhadap pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya sangat signifikan. Beberapa pengaruh yang dapat diidentifikasi antara lain:

Infrastruktur yang Tidak Merata: 

Alokasi anggaran yang lebih banyak terserap oleh belanja pegawai mengakibatkan keterbatasan dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah-daerah pedesaan. Hal ini berdampak pada ketidakmerataan pembangunan, terutama dalam akses jalan, infrastruktur pertanian, dan fasilitas umum lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan.

Kualitas Layanan Publik Menurun: 

Ketika anggaran untuk pembangunan fisik terbatas, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta pelayanan sosial lainnya juga ikut terdampak. Ini menciptakan kesenjangan dalam kualitas pelayanan publik antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Minimnya Investasi: 

Dengan ketergantungan pada dana transfer dan terbatasnya ruang fiskal, pemerintah daerah akan kesulitan menarik investasi baru. Infrastruktur yang tidak memadai dan pertumbuhan ekonomi yang lambat tidak memberikan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Tasikmalaya.

 Tingkat Kemiskinan yang Meningkat: 

Struktur anggaran yang tidak seimbang dan terbatasnya anggaran pembangunan juga berkorelasi dengan meningkatnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin mencapai 378.958 jiwa, naik dari 311.848 jiwa pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran yang ada belum mampu mengatasi masalah kemiskinan secara efektif.

5. Rekomendasi Kebijakan

Untuk meningkatkan efektivitas APBD Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung pembangunan, beberapa rekomendasi kebijakan perlu dipertimbangkan:

Optimalisasi PAD: 

Pemerintah daerah perlu lebih serius dalam menggali potensi pendapatan asli daerah, baik melalui peningkatan retribusi, pajak daerah, maupun pengelolaan BUMD yang lebih efisien. 

Peningkatan PAD akan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan memberikan fleksibilitas lebih dalam merencanakan pembangunan.

Reformasi Birokrasi dan Efisiensi Belanja Pegawai: 

Perlu dilakukan reformasi birokrasi untuk menekan belanja pegawai yang terlalu besar. Peningkatan efisiensi anggaran di sektor ini akan memberikan lebih banyak ruang fiskal untuk belanja produktif.

Peningkatan Investasi Infrastruktur: 

Mengingat pentingnya infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, alokasi anggaran untuk infrastruktur harus ditingkatkan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau pemerintah pusat untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur strategis.

Program Pemberdayaan Masyarakat: 

Untuk mengurangi angka kemiskinan, pemerintah harus fokus pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan ekonomi kreatif. Program-program ini harus didukung dengan pelatihan, akses modal, serta infrastruktur pendukung.

Kesimpulan:

Struktur APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan anggaran daerah. 

Dengan ketergantungan pada dana transfer dan tingginya belanja pegawai, ruang fiskal untuk membiayai pembangunan sangat terbatas. Dampaknya adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan infrastruktur, dan meningkatnya tingkat kemiskinan. 

Reformasi dalam pengelolaan PAD, efisiensi belanja, serta fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk memperbaiki kondisi ini.**Penulis adalah Penasehat/pembina media TINDAK