TINDAK, SINJAI-Diduga ada pembiaran!?,para penambang galian C terus gencar melakukan aktivitas penambangan hingga sekarang,
Kegiatan pertambangan itu bukan saja bisa merugikan negara, tetapi bisa merugikan masyarakat karena dampaknyamerusak fasilitas umum khususnya jembatan penyeberangan di dua Desa Sinjai Tengah kabupaten Sinjai, Kamis (1 Agustus 2024).
Diketahui melalui sumber terpercaya, selama kurun waktu 10 tahun kegiatan ini terus berlangsung tanpa ada pencegahan dari instansi maupun aparat penegakan hukum (APH) untuk tidak melakukan penambangan, kurang dari 1000 meter atau 1km dari jembatan/pasilitas umum.
Selain itu diduga tambang tersebut tidak mengantongi izin lengkap, ini sesuai pernyataan Rustam (orang kepercayaan pemilik tambang) usai di temui pada Rabu 17 Juli 2024.
Sebelumnya diujung jembatan terkikis dan abrasi serta membentuk rongga atau lubang. Kendati demikian terpantau jembatan itu telah dibenahi dengan.pemasangan pancang kayu dan timbunan tanah liat.
Terkait permasalahan ini sudah beberapa kali terbit di media, namun tidak ada keseriusan baik dari APH untuk memberikan tindakan tegas.
Maka dengan hormat, mohon bapak Kapolda Sulawesi Selatan untuk bertindak.
Jembatan penyeberangan yang menghubungkan Desa Baru dan Desa Saotengah, kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
Jembatan tersebut terancam ambruk, pasalnya di ujung jembatan sudah membentuk rongga dengan luas kurang lebih 1,5 Meter, pada kedalaman 4 meter
Tak hanya rongga pada ujung jembatan, abrasi dihulu dan hilir jembatan juga membentang sepanjang lebih dari ratusan Meter.
Sesuai data yang di himpun jurnalis, terdapat dua tambang pasir di hilir sungai yang sedang beroperasi.
Salah satu masyarakat yang berhasil ditemui dilokasi yang minta anonim, mengatakan, bahwa tambang ini sudah beroperasi sejak 2014.Rabu (17 Juli 2024).
Di tempat terpisah Rustam (orang kepercayaan pemilik tambang) saat di temui mengakui sejak tahun 2014 tambang ini beroperasi tidak memiliki CV, hanya izin perorangan.
lebih lanjut kata dia, setiap bulan nya rutin membayar pajak ke pemerintah daerah kabupaten Sinjai.
Sementara pegawai sekretariat Balai Pompengan Jeneberang, Nanna, saat di konfirmasi lewat WhatsApp mengatakan bahwa pada tahun 2017 mereka memiliki izin perorangan, ke-dua penambang yakni Darmansyah dan Andi Ruls Amma.
"Tapi sekarang tidak bisa lagi, harus berbadan usaha," tulisnya.
Hal tersebut juga ditanggapi oleh Adi, pejabat pegawai Negeri Sipil (PPNS )
"setelah saya menerima laporan, bersama Tim akan segera turun ke lokasi," katanya.
"Jika ada pelanggaran dalam melakukan penambangan diluar ketentuan yang berlaku, secara teknis, maka Tim rekomtek akan melakukan pemeriksaan terhadap pengelola," Pungkasnya***M.S.Mattoreang*
