TINDAK,SINJAI-Masuk Tahun ke-2 Pj Bupati Sinjai, Tengku Raja Fahsul Falah, jadi pemimpin nomer 1 di bumi yang berjuluk Panrita kitta,
TR Fahsul Falah S.Sos M.Si (49 tahun) adalah pria kelahiran Aceh Timur pada 1 Januari 1974 yang menyandang titel ,S.Sos M.Si,. Selama beliau berkiprah dipemerintahan, TR Fahsul Falah telah banyak menduduki tempat strategis di pemerintahan daerah maupun pusat.
Karir dan keberhasilan serta kemampuannya tidak diragukan lagi, maka tak aneh jika sering muncul di media lokal maupun ditingkat Nasional.
Namun sayang nya semenjak dilantik sebagai PJ Bupati Sinjai pada hari Selasa 26 September 2023, sampai sekarang belum mampu menuntaskan segala peroblem di daerah ini. Belum lagi tentang kesejahteraan para perangkat Desa maupun para kepala Desa
Secara terbukti, tidak cairnya anggaran Dana Desa Tahap 4 tahun 2023 ,dan tidak terbayarkannya insentif para kolektor SPPT.
Dari dua hal di atas menjadi tanda tanya besar,Ada apa dengan keuangan daerah?
"Hal ini mencuat setelah para kaur keuangan di beberapa Kecamatan mengadukan kepada Wartawan media Tindak.com, sekaitan gaji Aparat Desa yang belum dibayarkan nya di dua bulan terakhir 2023. Selain itu, beberapa item pekerjaan juga turut di pending.
"Seyogianya pemerintah daerah, memperhatikan hal ini karena ini sudah masuk bulan April 2024, tapi belum ada tanda-tanda dibayarkannya ADD Tahap 4 tahun 2023.
Para abdi negara dan abdi masyarakat di Desa juga butuh makan, butuh hidup yang berkeadilan, agar mampu menjalankan tugas dengan baik dan benar, sebagai fungsi pelayan masyarakat, ungkap beberapa sumber yang namanya enggan disebutkan.
Pembenaran serupa dari salah satu kepala Desa di kecamatan Tellulimpoe, Andi Azis Soi, beliau mengirimkan surat aduan ke APH, untuk diperiksa kas daerah kabupaten Sinjai tahun 2023, karena terindikasi kas daerah Habis
Tak sampai di situ, beberapa paket pekerjaan Hotmix , turut menjadi sorotan baik masyarakat maupun pemerintah Desa, menurut nya kualitas dan kuantitas nya sangat memperihatinkan, ini juga adalah salah satu PR Buat Pj Bupati yang harus di clear kan dan bila dipandang perlu tidak lagi memberikan ruang kepada kontraktor dari luar, yang datang hanya untuk mengeruk keuntungan semata, dan mengabaikan juknis yang diberikan Dinas terkait.
***M.S.Mattoreang*
