DPC Golkar Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2025 Harus Kembali Menempatkan Iwan - Iip Menjadi Cabup Dan Cawabup Kabupaten Tasikmalaya

TINDAK, KABUPATEN TASIKMALAYA.(14/01/2024). Menelusuri perkembangan dan melihat kenyataan di lapangan, fraksi Golkar harus berani mengambil sikap untuk memenangkan pilihan kepala daerah pada tahun 2025 nanti. Tentunya hal ini setelah diperhitungkan matang-matang, oleh sebab kemungkinan untuk menang sangat besar.

Penulis sengaja ingin mengungkapkan dan menilai, karena banyak para anggota dewan yang telah mem­beri isyarat bahwa sebagai anggota dewan sepertinya hanya sekedar memenuhi dan mengikuti ambisi yang pada saat ini sedang berkuasa. Menjadi anggota dewan dira­sakan tidak sein­dah menjadi posisi kepala daerah yang memiliki kekuasaan lebih.

Secara psikologis politik ang­gota dewan, sejak dari awal murni ingin memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan kini seper­tinya tidak ada lagi dapat berbuat banyak memenuhi keinginan mereka, akibat dari kebijakan sang penguasa.

Untuk itu kabupaten Tasikmalaya, harus memiliki Bupati dan wakil, yang benar sebenarnya menjadi harapan warga masyarakat, bila melihat pada kenyataan selama ini, pemerintah daerah secara administratif dan politik perlu dan sangat urgen harus dilakukan pembenahan dan perbaikan.

Iwan - Iip, kedua sosok ini merupakan yang dapat memenuhi kriteria yang dimaksudkan diatas tadi, juga tokoh yang dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya, konsisten, proporsional serta jujur dan menjauhi dari segala embel-embel dusta.

Iwan - Iip, memiliki perilaku dengan latar belakang birokrasi, karena itu pkepemimpinan menjadi fokus dan merupakan perbaikan kondisi birokrasi saat ini. Sistem pengembangan pegawai, termasuk sistem karier, dipandang sebagai penyebab lemahnya kepemimpinan dan masalah perilaku birokrasi. Karakteristik seperti pengaruh feodalistik, arogansi birokrat, dan keangkuhan aparat sebagai pangreh praja juga berkontribusi pada terciptanya birokratisasi di Indonesia. Aparat lebih menonjolkan dirinya sebagai pejabat berwenang/berkuasa daripada sebagai pelayan dan pengayom masyarakat.

Penelesuran ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan , perpolitikan di daerah dan membahas tentang pengaruh perilaku birokrasi terhadap pengembangan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan masukkan bagi pelaksanaan kepemimpinan birokrasi, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah nantinya, sehingga tujuan dapat terwujud dengan didukung oleh perilaku birokrasi yang sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

(Iwan Singadinata)