Surat pemberitahuan ke pemerintah desa pun baru sampai 4 hari setelah pekerjaan berjalan ucap sekdes setempat.
Pekerjaan MCK komunal tersebut berdiri di sebuah mesjid yang sedang dibangun, menurut ketua DKM setempat "saya tidak tahu pak perihal pekerjaan yang dikerjakan oleh CV sebaiknya tanyakan saja langsung ke ketua pambangunan mesjid, cuma sebelumnya memang ada yang dari dinas dan orang CV yang datang meninjau ke lokasi pembangunan mesjid, itu saja yang saya ketahui, dan memang MCK mesjid tersebut sudah ada dengan kontruksi setinggi dada orang dewasa dan pihak CV meneruskan pekerjaan tersebut dengan beberapa kesepakatan" ujar ketua DKM.
Kami pun dari awak media tindak dan tim mencoba menghubungi pihak CV noufal Indotama semesta, dan pemilik CV tersebut memaparkan bahwa CV saya dipinjam oleh seseorang yang bernama Miftah, atas arahan dari pemilik CV saya dan tim mencoba menghubungi pa Miftah melalui sambungan telepon WhatsApp.
Pada hari itu juga pa Miftah mengirim utusan untuk menjelaskan seputar pekerjaan yang disinyalir dalam papan proyek tersebut ada dua no spk/SPMK :pk.01.02/2149/DPUTRLH/2023 - PK.01.02/2150/DPUTRLH/2023.itu artinya ada dua kegiatan serta penempatan titik lokasi yang kurang tepat untuk pembangunan MCK komunal.
Utusan dari pa Miftah yaitu Surya memaparkan "bahwa untuk no SPK ada dua dalam satu papan informasi kegiatan itu memang dari pihak PU dan dinas seperti itu, serta itu pengalihan titik koordinat sehingga memang nomor spk/SPMK nya seperti itu, dan kalau kita buka dalil dalil yang dari dinas panjang sekali dan perlu penjabaran" ujarnya
"Sehingga kami dari pihak CV hanya mengerjakan apa yang di perintahkan oleh dinas PU" papar Surya.
dan untuk pekerjaan yang berlokasi di mesjid Kp nangoh desa Dawagung, memang itu sudah ada kesepakatan antara ketua DKM dan penerima manfaat bahwa pihak CV hanya melanjutkan bangunan yang sudah ada dan adapun untuk kelebihan anggaran akan dibicarakan lagi di akhir pekerjaan" papar surya.
Masih menurut Surya, "memang benar bahwa kegiatan pembangunan ini terlalu dipaksakan pak," terang pa surya.
Sementara pernyataan ketua DKM dengan pernyataan pihak CV sangat berbeda, ada apa dengan kegiatan tersebut.
Salah satu warga yang tidak mau disebutkan namanya memaparkan bahwa pembangunan MCK komunal yang ada di kecamatan Rajapolah yang berjumlah 6 titik tersebar di 4 desa terkesan dipaksakan dan diduga berbau korupsi, serta kegiatan ini merupakan aspirasi POKIR dari salah satu dewan," ujarnya.
Serta titik titik koordinat kegiatan tidak tepat, karena MCK komunal harusnya berlokasi di tengah pemukiman terpisah dari fasilitas umum lainya agar bisa di nikmati olah warga yang tidak memiliki MCK," papar nya.
Sampai berita ini diterbitkan, dinas terkait belum dikonfirmasi.***Ade Tim
