Tasikmalaya Media Tindak- Terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai nya mencapai 1 M bahkan lebih.
Pengelolaan keuangan dana desa jelas harus benar-benar harus dikawal dan diawasi oleh semua lapisan masyarakat dan pihak lain nya.
Sudah banyak terjadi fenomena, dampak, serta kerugian negara yang diakibat kan kurangnya pengawasan di lapangan,upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa menjadi sorotan agar jangan sampai dana desa dijadikan lahan dan luang bagi para kepala desa yang gelap mata.
Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.
Banyak fenomena yang menjerat aparatur desa khususnya kepala desa, dalam pengelolaan keuangan dana desa.
Korupsi menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat dan dapat menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan, dan korupsi berdampak pada psikologis orang terdekat.
Pemberantasan tipikor dapat dilakukan dengan upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan (kuratif), upaya edukasi masyarakat/mahasiswa, upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ORMAS Dll.
Berdasarkan hasil keterangan warga yang tidak mau duh sebut kan namanya mengatakan, bahwa pekerjaan pengaspalan jalan Ciburuy hilir/Sindang reret itu di borong kerjakan ke pihak lain dengan harga Rp.86.000 per meter,itu perkataan pak kades pada saat itu dan di saksikan oleh perangkat desa dan bendahara desa. Jum'at (15 September 2023).
Di tempat terpisah sumber mengatakan kepada awak media tindak, Palestina ke Palestinadalam pekerjaan pengaspalan jalan Ciburuy hilir Sindang reret dan pengaspalan jalan gang munjul ,ketua TPK dah PKA itu sebenarnya tidak di libat kan, karena pekerjaan nya juga kan di borong kan ke pihak lain"ujar sumber kepada media.
Akan tetapi lain hal nya dengan keterangan dari pak kades, ia mengatakan bahwa dalam pekerjaan itu semua di kerjakan dengan swakelola tidak di kerjakan oleh pihak lain atau di diborong kan "pekerjaan pengaspalan ini tidak diborong kan ke pihak lain, karena di sini juga banyak yang ahli mengenai pengaspalan termasuk pak Yudi orang PU kan orang sini"ujar nya.
Di harapkan aparat penegak hukum beserta inspektorat daerah sebagai sumber daya pengawasan dan penegakan hukum dapat menindak lanjuti nya.***
"Bersambung"
Pewarta: A.Sutara/Tim.
