MEDIATINDAK.COM,TASIKMALAYA- Program pembangunan yang sedang dipacu oleh pemerintah pusat dan daerah harus berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan sesuai regulasi pada juklak dan juknisnya.
Namun untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, masih ada saja tangan tangan yang mengotori dan merusak tatanan tersebut. Salah satu contoh apa yang terjadi di Desa Cintajaya, Kecamatan Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan dari salah satu rekanan kerja, bahwa Kepala Desa Cintajaya, telah menjual belikan paket pekerjaan.
Hal itu terungkap dari seorang rekanan atau pihak ketiga yang sudah punya komitmen dengan sang Kades berinisial AG untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi harus membayar terlebih dahulu Rp.10.000.000, sebagai wujud kerjasama kemitraan.
Namun seiring waktu berjalan, Kepala Desa itu tidak komitmen dengan janji kepada pihak ketiga atau rekanan. Akibatnya merugikan pihak ketiga yang sudah berani membayar untuk paket pekerjaan.
Demi tertibnya aturan dan tata kelola pada program pemerintah, maka kepada pihak inspektorat dan APH agar segera memantau terkait kejadian ini***Ary Ariyanto
...begiru pula awal kronologis kejadian..pigak kepala desa mempunyai komitmen dengan pihak ke (3).sebagai rekana .di sisi lain pihak keoala desa yang berinisial (ags) meminta uang sebesar RP 10 .000 000.00 (sepylih juta rupiah) dengan dalih.kerja sama kemitraan.namun .sejauh ini komitmen pihak kepala desa putus di jln alias. keluar dari pada komitmwn awal. begiru sangat di sayangkan pigur momok kepala desa yang seharus nya.. membuat contoh yang baik dan bermartabat.. malah memberikan contoh yang tidak bermartabat. secara islami.. kepada pihak pemerintah terkait kab tasikmalaya. harus respon dan campur ta gan agar masakah ini dapat segera di selesaikan.. jangan sampai terjadi pembiaran.. tindak tegas usut sampai tuntas. jangan sampai ada penilaian dari publik..budaya praktek kotok yang menjueus kkn di budi dayakan.. awak media tindak kompirmasi ke narasumber yang tidak mau di sebutkan namanta.. membenar kj an adanya kehadian terkait kepala desa menjual program ke pihak ke (3) dan di embel embeli dengan meminta uang terdahulu sebesar RP 10.000 000.00 ( sepuluh juta rupiah) dengan memai kwitansi dan di atas materia.. apakah budaya yang di duga berbau praktek kotor di budi dayakan.....? atau sebalik nya. pihak pemeeintah terkait kab tasikmalaya yang melibatkan unsur penegak hukum.. membumi hanguskan serta menyeret para pelaku yang menjadi oknum pemerintah ke meja hijau. untuk mempertanggung jawabkan perbuatan nya.... (AR/tim)
