GARUT, TINDAK.COM- Kericuhan yang terjadi dalam kepanitiaan Pilkades Desa Sukamanah, Kecamatan Malangbong, dipicu oleh kesalahpahaman terkait PPKD di Desa Sukamanah.
Untuk menguak lebih jauh, mediatindak berhasil mengkonfirmasi Sub Panitia Kabupaten Bidang Perselisihan kecamatan Malangbong, Deden Munawar, menurutnya, berawal adanya protes dari salah satu bacalon Desa Sukamanah.tentang ada 3 bacalon yang setelah tanggal 28 Maret Jam 16.00 sudah di tutup, tapi panitia pemilihan kepala Desa Sukamanah membuka lagi berkas yang tiga calon tersebut, dari situlah permasalahan itu terjadi. Rabu,(23/4/2023).
"sebetulnya semuanya sudah lengkap ke tiga tiganya.yang pertama masalah akta itu tidak usah dilegalisir, terus di Perbup pada pasal 38 berbunyi "akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang. Berarti kalau lihat pasal tersebut akta tersebut tidak usah di legalisir kecuali surat keterangan, berarti kalau sudah masuk tangal 28, berarti tidak ada masalah, ada pun tangal 29 itu bukan masukan kekurangan tapi nga apdol keun "kalu istilah Sunda na mah"di legalisirandeui.
Lebih lanjut Deden melanjutkan. "yang dua orang berikut SPT. Bacalon yang kedua dan ketiga permasalahan yang di angkatnya adalah SPT(Surat pajak Tahunan). berdasarkan keterangan dari kantor pajak Pratama apabila orang baru membuat NPWP maka belum bisa mendapatkan SPT karena SPT di buatnya setahun kemudian. Jadi kesimpulannya ketiga orang tersebuy tidak ada masalah, dan ketika kami periksa lebih dalam lagi emang tidak ada masalah dan PPKD (Panitia pemilihan kepala desa)desa Sukamanah itu telah bekerja dengan baik, harapan kedepannya panitia pemilihan harus lebih serius.selektif pada hal hal yang kecil. kedepannya kita berusaha dan mengharapkan pemilihan kepala desa di kecamatan Malangbong berjalan dengan aman dan kondusif". tuturnya**"Dede Saliman
