Bekasi, mediaindak.com-Para penjaga sekolah, mereka juga warga bekasi dan di antaranya banyak yang sudak punya keluarga dan anak. Butuh rumah layak huni yang mungil dan higenis demi kesehatan dan kenyamanan keluarga. Bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) buat penjaga sekolah sangat mendesak agar tahun anggaran 2023 dan seterusnya bertahap dapat dibenahi demi kemajuan sekolah itu.
Kuat kesan selama ini nasib penjaga sekolah luput dari perhatian Pemerintah, khususnya Pemkab Bekasi yang kaya raya berkat adanya kawasan industri raksasa di Indonesia yang tiap tahun nya selaras aturan Pemerintah, mereka juga wajib bayar CSR ke negara untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Hibah CSR dari para pengusaha itu dengan mekanisme penyaluran tersendiri, patut sebagian disalurkan untuk membangun dan merehabilitasi rumah penjaga sekolah tersebut.
Ke depan tampaknya sudah mendesak adanya sinergitas yang saling membantu antara Dinas Tarkim dan Dinas Pendidikan untuk membenahi dan rehabilitasi, serta membangun rumah dinas penjaga sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi agar tercipta rumah layak huni untuk penjaga sekolah. Penjaga sekolah juga bagian dari warga sekolah yang patut dan penting untuk diperhatikan nasibnya, agar mendapat satu rumah yang layak huni. kita survey dan keliling di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi, jarang kita temukan rumah yang bagus buat penjaga sekolah. Disdik sendiri malah abai akan hal itu, sehingga kita temukan satu gubuk derita yang ditempati Hayadi, penjaga sekolah SDN Mekarmukti 04 Cikarang Utara. Benar benar tidak layak huni dan berpotensi mengganggu pernapasan akibat sikon yang kumuh, lapuk dimakan usia. Genaplah penderitaan Hayadi di situ, sang kakek usia 58 tahun, yang tidak dapat honor pula dari APBD, hidupnya hanya mengandalkan belas kasih Kepsek dan guru agar bisa bertahan hidup.
Kabid Disdik, Korwil, Kesep mungkin tak sampai ke situ pemikirannya, sebab bukan itu pula jadi urusannya. Namun secara moral dan etika berbangsa, nasib mereka penjaga sekolah patut kita pikirkan dan kita ajukan ke Bupati selaku top menejer Kabupaten Bekasi demi perbaikan nasib para penjaga sekolah.***Purba