MEDIATINDAK.COM, Tasikmalaya - Anggaran Pemilu serentak 2024 diperkirakan akan menyita hingga ratusan miliar. Untuk mengurangi beban berlebih dalam satu tahun anggaran, DPRD Kabupaten Tasikmalaya mulai merancang konstruksi anggaran Pemilu dengan skema cicil.
Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi mengatakan, bercermin dari Pemilu tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kewalahan dengan anggaran Pemilu terfokus di APBD 2020.
Sehingga, untuk menanggulangi Pemilu, pemerintah melakukan beberapa pergeseran yang berisiko terhadap berkurangnya porsi penting kegiatan pembangunan. Maka kata dia, untuk Pemilu serentak 2024, Pemerintah akan menggunakan skema cicil mulai APBD tahun 2023.
“Berat jika untuk kebutuhan Pemilu seluruhnya dibebankan ke APBD 2024. Kita tidak berharap terlalu banyak porsi pembangunan untuk masyarakat yang tersita gara-gara Pemilu,” ujar Asep Sopari, Rabu (2/11/2022).
“Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Tasikmalaya telah sepakat, untuk anggaran Pemilu mulai tahun depan kita mulai cicil hingga APBD 2024,” sambung dia.
Menurutnya, DPRD melalui panitia khusus (Pansus), akan fokus membahas dana cadangan untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Termasuk jelas Asep, Pansus ini juga akan menentukan berapa besaran anggarannya yang realistis sesuai kebutuhan dan kemampuan pemerintah.
“Banyak tahapan yang harus Pansus tempuh selama proses pembahasan anggaran. Termasuk nanti akan koordinasi dengan pihak penyelenggara Pemilu, pemerintah pusat dan juga provinsi,” tutur Asep Sopari.
Dia menambahkan, untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024, usulannya mencapai Rp165 miliar. Dan bisa saja berkurang setelah nanti ada rasionalisasi.
“Karena pada Pemilu nanti itu juga merupakan hajat provinsi, ya harapannya pemerintah provinsi mengambil porsi sharing anggaran paling besar. Minimal fifty-fifty,” kata Asep Sopari.
Karena kata dia, fiskal Kabupaten Tasikmalaya hari ini masih rendah, sehingga porsi anggaran untuk kepentingan lain akan banyak tersita jika harus menanggulangi kebutuhan penyelenggaraan pemilu yang ratusan miliar.
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita aja gak bakal cukup,” tandasnya.*(Red)
