Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari, SP menyambut kedatangan massa aksi Penolakan Kenaikan BBM

MEDIATINDAK.COM, Tasikmalaya - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Tasikmalaya turun ke jalan guna menyuarakan penolakan kebijakan kenaikan BBM. Ratusan kader PC PMII long march dari Muktamar Cipasung dan memblokade jalan di alun-alun Singaparna dan menyuarakan orasi hasil dari kajiannya.

Setelah orasi di alun-alun Singaparna, Massa aksi melanjutkan long march ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya. Di pintu masuk gedung, massa aksi sempat ricuh dengan petugas kepolisian yang mengamankan aksi. Tak berselang lama, massa aksi diperkenanakan masuk gedung dan menduduki ruangan rapat paripurna. Tampak ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari, SP menyambut kedatangan massa aksi.

Asep Sopari menyampaikan bahwa sebelum kebijakan itu di sah kan, sekretaris jenderal (Sekjen) Partai Gerindra sudah meminta agar kebijakan tersebut (menghilangkan subsidi BBM) ditunda terlebih dahulu.

“Soal ada penolakan, itu bagian dari suara masyarakat dan harus disampaikan. Kita tidak bisa menghalang-halangi, justru penolakan ini menjadi koreksi kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakannya,” jelas Asep Selasa, 05/09/2022.

Kita tunggu juklak dan juknisnya, lanjut Asep, jika yang 2 persen kewenangannya ada di Pemerintah Daerah, maka kita harus mempersiapkan sedemikian rupa.

Ketua PC PMII Kabupaten Tasikmalaya, Dimas Ari Wibowo, menyampaikan bahwa aksi ini dilakukan serempak PMII se-Indonesia. Capaian kita di daerah adalah dibuatnya nota kesepahaman dengan DPRD, dan alahmdulilah sudah ditanda tangani.

“Kenaikan BBM ini berdampak ke inflasi dan daya beli masyarakat yang semakim rendah, apalagi di Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, seluruh sektor ekonomi negara termasuk recovery ekonomi pasca covid akan terganggu, tentu saja harga komoditi pun akan ikut melonjak naik,” ungkapnya.

Jika menyimak dari konferensi pers Presiden, beberapa bantuan telah disepakati dan diberikan atensi kepada daerah termasuk subsidi transportasi yang diambil dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil (DAU-DBH). Selanjutnya kita pun masih menunggu Juknis (petunjuk teknis)-nya agar tidak menjadi lumbung masalah yang baru.

“Dari hasil tim investigasi, intinya subsidi kita harus dikelola lebih baik lagi, berbasis data dan perlu penguatan pengawasannya,” pungkasnya. (Red)