Oleh Ruly Rahadian
Tentunya kita bisa merasakan, dalam kehidupan keseharian kita terasa semakin semrawut. Banyak aturan yang dilanggar, perilaku masyarakat yang semakin di luar batas kewajaran, serta ruang sosial yang semakin signifikan perbedaannya, belum lagi ditambah dengan situasi masyarakat yang intoleran dan ter-polarisasi secara signifikan.
Tanpa menuding pihak mana pun juga, dan tentu saja tidak perlu menjadi seorang jenius untuk memahami kondisi ini, kita dapat dengan mudah membaca peta situasi yang terjadi saat ini. Dalam keseharian, sebagai masyarakat umum, tentunya kita akan merasa kehidupan kita sebagai bangsa dan negara Indonesia ini semakin sulit dan tidak merasakan adanya kenyamanan, dan yang pasti merasa tidak ada jaminan keamanan.
Merujuk kepada situasi terkini di bangsa kita telah terjadi kesenjangan yang begitu tajam, dimana gerakan kemajuan yang terkoneksi dengan percepatan teknologi global yang semakin lama menggerus mindset dan perilaku masyarakat lokal kita. Tentunya hal ini akan menjadi persoalan serius kelak jika tidak segera dilakukan perubahan atas dasar kesadaran para penyelenggara negara ini.
Infrastruktur dan berbagai kemudahan teknologis yang seharusnya menjadi alat untuk membangun peradaban bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri dan inovatif justru menjadi terbalik, di mana hal tersebut menjadikan bangsa kita sebagai budak dari kemajuan itu sendiri. Kita lupa bahwa kemajuan infrastruktur harus dibarengi dengan pembangunan Suprastruktur yang memadai. Di sinilah letak kesalahan fatal yang sedang kita tuai hasilnya. Perlahan tapi pasti.
Ada beberapa hal penting yang harus segera dibenahi secara terstruktur dan terintegrasi. Ibarat sebuah Engine Control Unit atau ECU sebuah mobil, jika otak sistem elektronik yang mengatur aspek mekanik di dalam mobil tersebut error, maka kinerja mobil tersebut akan terganggu, dan kerusakan demi kerusakan akan menjalar dalam sistem tersebut, sehingga mobil tersebut akan mogok, bahkan mengalami kerusakan fatal di beberapa bagian yang membutuhkan penggantian suku cadang baru.
Jika mobil mengalami masalah seperti diatas, maka akan dilakukan langkah mereset ECU tersebut, dan melakukan Tune-Up agar kinerja mobil kembali seperti standar pabrik. Artinya setingan sistem di mobil tersebut akan kembali pada posisi Default yang dapat kita seting sesuai kebutuhan kita secara custom.
Begitupula dengan bangsa dan negara kita yang sudah dalam kondisi “tidak nyambung” antara kebijakan pemerintah, hukum dan peraturan, norma, bahkan agama sekalipun yang dianggap sakral dan berada dalam ruang privat setiap individu yang meyakininya, penyalahgunaan berdasarkan kepentingan segelintir orang atau kelompok bisa menjadi salah satu biang kerok dalam terjadinya error di negeri kita tercinta ini karena diangkat dan dimainkan di ruang publik.
Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyikapi fenomena yang sedang terjadi ini, dan masyarakat khususnya pemerintah harus bijak dalam memahami dan menyikapinya.
Pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan
Wawasan kebangsaan bukan hanya pemahaman simbol-simbol yang terkait dengan pemaknaan rasa dan sikap berbangsa dan bernegara saja, melainkan membangun sebuah pola pikir yang membentuk wawasan agar masyarakat kita menyadari sebagai bangsa dan warga negara Indonesia memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Sangat mudah dan sederhana. Pancasila tidak menuntut hal yang sulit dan berat. Pemahaman dan pengamalannya akan menjadikan masyarakat kita mampu berempati, sehingga menjadikan setiap warganegara individu yang sadar akan nilai-nilai ke-Tuhanan, adil dan berperikemanusiaan, memiliki rasa persaudaraan antar sesama anak bangsa, selalu melakukan musyawarah untuk mufakat, dan berorientasi kepada pemberdayaan kekuatan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Memperkuat hal-hal mendasar dalam setiap bidang ilmu dan profesi yang ditekuninya
Banyak kegagalan terjadi di masyarakat karena kurangnya pemahaman mendasar dalam menjalankan aktivitas keseharian. Dengan metode pendidikan yang kurang mementingkan pemahaman mendasar ini akan membentuk etos kerja yang tidak terstruktur dan menghilangkan sikap tanggung jawab serta argumen terhadap semua pikiran, ucapan dan tindakan yang dilakukannya. Belakangan ini sering muncul figur-figur yang mengklaim dirinya ahli terhadap sesuatu yang berani muncul dan maju tanpa prinsip dasar yang kuat dan jelas, serta tidak memiliki track record terkait apa yang diakukannya. Ditambah lagi dengan masyarakat yang tidak berpikir kritis dan memiliki pemahaman hal-hal mendasar, sehingga banyak menyerap hal-hal multi tafsir yang dijadikan sebuah kebenaran, yang pada akhirnya menimbulkan kebohongan publik atau hoax, serta hal-hal destruktif lainnya.
Penataan Nomenklatur Penyelenggaraan Negara Secara Optimal
Sering terjadi hal-hal yang tidak efektif dan efisien, ketika terjadi conflict of interest di ranah kebijakan publik, sehingga secara kasat mata terlihat adanya kepentingan baik yang sifatnya individual maupun kolektif kelompok tertentu yang memiliki aksesibilitas di ranah tersebut. Tentunya hal ini akan memberikan dampak yang tajam di masyarakat, Bukannya tidak mungkin penataan nomenkaltur yang tidak tepat akan membangun sikap masyarakat yang mengarah kepada signifikasi yang mengarah kepada polarisasi poros kekuatan politik, sehingga berpotensi memicu perpecahan.
Penempatan Sumber Daya Manusia yang tepat pada tempatnya
Salah satu penyebab in-efisiensi dalam gerak pembangunan bangsa ini adalah menempatkan sumber daya manusia yang salah. Kepentingan politik dengan memberikan jatah parpol pada jabatan strategis merupakan cara yang sama sekali tidak tepat dalam mengakomodir sinergisitas kekuatan partai politik sebagai faktor pendukung kemajuan pembangunan. Kita sudah banyak melihat contoh kegagalan berbagai macam rencana kerja dan program yang ideal. Karena salah menempatkan SDM yang tidak memahami bidangnya, apa pun yang dikerjakan akan menjadi tidak efektif dan menimbulkan dampak negatif, baik secara praktis maupun strategis. Tentunya permasalahan akan semakin parah jika SDM baik yang memiliki latar belakang yang tepat atau memiliki track record yang relevan, jika tidak secara simultan terus diberi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan integritasnya terkait tanggung jawab yang diembannya.
Mengoptimalkan penggunaan anggaran negara
Penggunaan anggaran negara sebaiknya diprioritaskan kepada hal-hal krusial menyangkut kehidupan masyarakat secara umum. Tentunya dalam pembangunan kita sering menghadapi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan). Jika penggunaan anggaran negara diprioritaskan kepada hal-hal yang berpotensi menjadi ATHG tersebut misalnya kasus Stunting, mutu pendidikan serta infrastruktur pendidikan di daerah terpencil sangat rendah, disorientasi Ideologi Pancasila yang terjadi pada tokoh masyarakat, pemuka agama, guru dan aparat pemerintah, TNI/Polri, pelatihan yang menyangkut Good Governance, penataan dan rekayasa wilayah berpotensi bencana dan lain sebagainya, maka anggaran negara harus segera dialokasikan sesuai prioritasnya. Untuk mega proyek dan proyek-proyek prestisius lainnya, sebaiknya menggunakan anggaran dari kerja sama dengan investor (asing) yang bersifat mutualistis. Kita harus berpikir jauh ke depan untuk menghindarkan anak-cucu kita dari jeratan hutang yang akan melilit perut mereka kelak.
Melakukan berbagai kajian dan analisa potensi terhadap ancaman toleransi sosial dan perang asimetris
Indonesia adalah negara yang mendapat sorotan dunia, terutama dalam hal potensi sumber dayanya. Entah berapa banyak negara yang ingin bekerja sama hingga menjajah untuk menguasai sumber dayanya. Namun kelemahan Indonesia sangat mudah terbaca secara kasat mata. Oleh karena itu banyak kasus-kasus terjadi yang dimunculkan dari kelemahan tersebut, diantaranya adalah kasus yang menyangkut pertanahan yang terstruktur dalam sistem mafia tanah, konflik bermuatan SARA, hingga kasus terorisme. Sebenarnya kita harus memperkuat ketahanan masyarakat yang menyangkut wawasan kebangsaan, karena strategi yang biasanya dilancarkan oleh para aktornya dalam melumpuhkan Indonesia tidak akan jauh dari menghilangkan sejarah bangsa, menghilangkan budayanya, serta mengotakkan masyarakat ke dalam bingkai SARA.
Dengan fokus kepada 6 hal tersebut diatas, idealnya negara harus mulai melakukan reset sistem, kemudian membuat rencana yang terintegrasi dan berorientasi kepada optimalisasi sistem yang sudah direset tersebut. Tentunya tidak bisa menghasilkan perubahan secara cepat, karena kita harus merubah sesuatu yang sudah mengakar dalam tata kelola negara dan bangsa ini.
Mesipun secara faktual kondisi bangsa ini sudah mengkhawatirkan, masih ada harapan untuk memperbaikinya dengan konsep dan terobosan membangun short cut dalam implementasinya. Dibutuhkan sinergisitas dari berbagai elemen masyarakat dalam mewujudkannya, dan kita semua berharap agar bangsa dan negara ini paling tidak menjadi bangsa dan negara yang tertib, serta memiliki integritas.
*Penulis adalah Pemerhati Perang Asimetris
