Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya 'Ami Fahmi' |
MEDIATINDAK.COM, Tasikmalaya - Wacana penghapusan tenaga honorer yang saat ini menjadi topik perbincangan, menuai pro dan kontra karena bisa menimbulkan masalah besar terutama bagi daerah jika tidak ada penggantinya.
"Seperti halnya di kabupaten Tasikmalaya Honorer yang bertugas di sekolah-sekolah dasar di Kabupaten Tasikmalaya saja, mencapai 10.000 orang lebih, belum SMP, SMA dan instansi pemerintah lainnya," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi Jumat (17/6/2022).
Dia mengakui rencana penghapusan tenaga honorer harus dikaji ulang. "Saya kira ini akan menjadi masalah besar bila betul-betul ditiadakan, karena tenaga honorer di Kabupaten Tasikmalaya jumlahnya ribuan orang, Apalagi tenaga honorer itu bukan hanya ada di Kabupaten Tasikmalaya, namun secara nasional," ujarnya
Di sekolah saja saat ini masih ada yang satu orang PNS dan lainnya tenaga honorer. Itu yang saya sebut akan menjadi permasalahan besar. Alangkah baiknya nama honorernya saja dihapus, namun jangan tenaga honorernya," tuturnya.
Ami Fahmi meminta pemerintah pusat segera menyediakan opsi agar tenaga honorer itu tidak dihapus ketenagaannya dengan tetap memberdayakan tenaga honorer yang ada saat ini.
"Artinya harus ada alternatif lain agar tenaga honorer itu tetap bekerja, misalnya menjadi PPPK atau lainnya sehingga mereka tetap bekerja untuk pemerintah," ucapnya.
Dengan demikian, tambah dia, mengenai rencana penghapusan honorer bisa dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga melakukan dorongan agar honorer tetap bisa diberdayakan. "Mohon untuk dikaji ulang, kalau pun dihapus hanya namanya saja, tenaga kerjanya tetap diberdayakan dan bekerja," pungkasnya. (Red)