Rekanan Pemborong di KotaTasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya Mengeluhkan Proyek Banprov di Stop Mendadak
Tasikmalaya, tindak media com--Para Rekanan Pemborong yang mengerjakan kegiatan Proyek jalan dan Irigasi juga Kirmir di Kota Tasikmala dan Kabupaten Tasikmalaya mengeluh karena proyek pekerjaannya disetop. Proyek yang mereka kerjakan dananya bersumber dari banprov. Para rekanan sangat tersentak kaget oleh sebab pekerjaan mereka ada yang sudah berjalan 50%. Demikian ungkap rekanan pemborong yang tak mau disebut namanya.
Padahal mereka berani mengerjakan oleh sebab telah mendapat SPK juga hasil menempuh lelang di LPSE daerah setempat, namun dalam perjalan kegiatan mengapa di setop.?!.Demikian keluhan para pemborong yang berada di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Taikmalaya. Demikian belum lama ini apa yang dilaporkan ke meja redaksi oleh Reporter Tindak, Iwan Singadinata dari lapangan.
Awak media berusaha untuk mengorek dan mengkonfirmasi permasalahan ini, namun tidak ada satu pun pejabat dari Dinas PUPRT yang bisa ditemui, semua nya sedang sibuk keluar lapangan. Apalagi untuk menemui Walikota Tasikmalaya.
Saat memantau ke PUPRT Kota Tasikmalaya tampak para pemborong sedang berada di kantor PUPRT Kota Tasikmalaya. Mereka tampak kebingungan dan seolah tak mengerti atas sikap dari dinas terkait, karena selain sudah ada yang mengerjakan 50%, untuk mendapatkan pekerjaan itu melalui proses yang tak mudah. Setelah mendapat SPK mereka para rekanan pemborong harus mengikuti lelang di LPSE.
"Kejadian ini sungguh sangat merugikan kami sebagai rekan," kata seorang pemborong yang tak mau disebut nama nya.
Tidak hanya sampai disitu ketika Online mencoba buat menemui kepala dinas setempat buat menanyakan keluh kesah para rekanan pemborong Banprov, dia tidak punya waktu atau tidak dapat menerima online, Setelah itu online mencoba menemui Kabid.
Ditempat yang lain Online mencoba menemui Bupati Tasikmalaya buat menanyakan keluhan para pemborong banprov yang ada diwilayahnya, ternyata Online belum beruntung ketika online menemui digedung Pemda Bupati ternyata sedang tidak ada ditempat menurut stafnya bapa sedang berada diluar Tadi ada tetapi sekarang sudah kelapangan lagi. Online pun pergi.
Rupanya hanya Sekda Kabupaten Tasikmalaya, M Zen, yang bisa ditemui oleh media, itu pun pada acara DMI Minggu di Gedung Aula Kabupaten Tasikmalaya. Ia menjelaskan kepada awak media, bahwa perjalanan kegiatan Banprov sebenarnya sudah sesuai Prosedur, dan bantuan dari Provinsi 149 miliard Rupiah, namun jika datangnya hanya 54 miliard rupiah jelas itu nantinya menjadi preseden buruk, oleh sebab itu Pemprov harus bertangung jawab. Demikian kata Muhamad Zen.
Ditempat yang lain, Andrilutungan Pengamat International, saat dimintai tanggapannya mengenai adanya dugaan kegiatan proyek banprov di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten tasikmalaya, distop, ia mengatakan, seharusnya hal itu tidak perlu terjadi oleh sebab sebelum Banprov itu diberikan kepada setiap kepala daerah tingkat dua, setidaknya dananya telah diputuskan oleh DPRD tingkat 1. Dan DIPA nya juga jelas, artinya sebelum dilelangkan setidaknya anggaran sudah ada dan anggaran itu setidaknya oleh pihak Provinsi telah dilokalisasikan. Mana buat kabupaten mana buat Kota Madia, dan hal itu juga disepakati oleh DPRD 1, dan setelah itu DIPA muncul. Sekarang jika segalanya telah dilokasikan mendadak dihentikan setidaknya membuat persoalan dan imbasnya pasti kepada rekanan yang mendapat kegiatan bisa merugi oleh sebab gagal bayar.
"Terlepas semua itu sementara ini saya tidak perlu masuk terlalu jauh buat masuk kedalam teknis DIPA Banprov, namun demikian, aturan mengatakan bahwa uang yang telah dialokasikan dan sudah dikontrak tuilkan tidak dapat ditarik atau dialokasikan kepada kegiatan lain,"papar Andri Luntungan.
"Okay sekarang baru sebatas penyetopan sementara atau tidak stop total, namun jika terjadi penyetopan total setidaknya rekanan akan merugi dan mereka dapat menggunakan jalur hukum seperti melakukan gugatan kepada PTUN, namun sebelum hal itu berlaku pesan saya kepada Gubernur Jawa Barat alangkah baiknya segera lakukan tindakan yang terbaik, demikian saran saya kepada para pengambil kebijakan,"pungkas Andriluntungan menegaskan.***Iwan Singadinata
