Pungli Kolam Ikan di SMAN 1 Cabang Bungin

Rojali Kepala Sekolah SMAN 1 Cabang Bungin
Bekasi, Media Tindak.com--Setiap tahun ajaran baru atau usai PPDB di Kabupaten Bekasi ditemukan beragam pungutan di tingkat SMA/SMK dan dengan ragam modus. Ada yang resmi dilakukan Komite Sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah selaras dengan RKAS Sekolah itu, namun ada yang tidak melalui rapat komite dan tidak terdapat di RKAS namun pungutan jalan terus untuk menuhi ambisi kepala sekolah meraih untung. Seperti tour dan wisuda di hotel bintang lima misalnya, tentu tidak ada di RKAS dan tidak ada restu Gubernur selaku orang nomor satu di Jawa Barat, panutan kita bersama, terutama para kepala sekolah.

"Ragam pungutan itu akan kita temukan di salah satu sekolah, SMAN 1 Cabang Bungin Kabupaten Bekasi," ujar G. Sitanggang, Ketua LSM KMPI wilayah Bekasi di kantornya. LSM yang berkedudukan dan berkantor di Bale Endah Badung ini tengah survey ragam pungli di KCD Wilayah 3 guna mendapatkan fakta riil di Lapangan dan jadi bahan laporan ke kantor pusatnya di Bandung.3/10/21).

Sekolah yang dipimpin Rojali ini betul tahun lalu membangun kolam. "Betul pak, ada kolam di belakang sekolah,"  kata Dewi

"untuk resapan air dan bisa jadi kolam ikan," ujar Dewi lagi ( bukan nama sebenarnya) dengan santun, saat dikonfirmasi. Siswa kelas 11 ini menambahkan, walau tahun lalu tidak ada KBM Tatap Muka, untuk membangun kolam ikan itu mereka kelas 10 tahun lalu dipungut Rp 180.000 dan Dewi telah melunasi.

Ketika dikonfirm ke pihak sekolah, Munawar Humas sekolah ini membenarkan bahwa tahun lalu ada pungutan atau sumbangan sama rata Rp 180.000 per siswa. yang terkumpul cuma Rp 40 jutaan, tidak tercapai target kata Humas dengan ramah di pos keamanan. 

Siswa yang lain kelas 10 mengatakan mereka untuk tahun ini ada istilah infak, Saya bayar Rp. 100.000 teman saya yang lain ada yang 150 hingga 200 ribu dan sudah bayar kami, tambahnya. 

Dalam rangka laporan lengkap nanti ke Disdik Jawa Barat di Bandung, G Sitanggang masih mendalami segala jenis pungutan di sekolah itu termasuk seragam tahun lalu sekitar 1,2 juta rupiah per anak. "Minggu depan saya mau konfir langsung ke KCD, tentu setiap pungutan atas restu Dinas datanya ada disana. Sebab untuk tahun ajaran 20/21 lalu usai PPDB sangat semarak pungutan di wilayah KCD ini, tambah Sitanggang dengan serius.***AP/GS