Berita buruk cepat menyebar. Kabar baik tidak. Ketika pemerintah Afghanistan runtuh baru-baru ini, seluruh dunia menyaksikan. Tetapi ketika Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar, menghasilkan pemimpin yang dipilih secara demokratis paling efektif di dunia saat ini – Presiden Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi – hampir tidak ada orang di luar nusantara yang mengetahui ceritanya.
Kisah itu semakin luar biasa karena Jokowi telah berhasil di salah satu negara paling sulit di dunia untuk diperintah. Indonesia membentang 5.125 kilometer (3.185 mil) dari timur ke barat, membuatnya lebih luas dari benua Amerika Serikat, dan terdiri dari 17.508 pulau. Selain itu, hanya sedikit negara besar yang dapat menandingi keragaman etnisnya. Ketika ekonomi Indonesia menyusut 13,1% pada tahun 1998 sebagai akibat dari krisis keuangan Asia, banyak pakar meramalkan bahwa negara akan runtuh, seperti Yugoslavia.
Dengan latar belakang ini, Jokowi telah melakukan lebih dari sekadar memerintah secara kompeten. Dia telah menetapkan standar pemerintahan baru yang seharusnya membuat iri negara-negara demokrasi besar lainnya.
Sebagai permulaan, Jokowi telah menjembatani kesenjangan politik Indonesia. Hampir satu tahun setelah Joe Biden memenangkan pemilihan presiden AS 2020, 78% dari Partai Republik masih tidak percaya dia terpilih secara sah. Biden menjabat sebagai senator AS selama 36 tahun, tetapi dia tidak dapat menyembuhkan perpecahan partisan Amerika. Sebaliknya, capres dan cawapres yang dikalahkan Jokowi dalam pemilihannya kembali 2019 – Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno – kini menjabat di kabinetnya (masing-masing sebagai menteri pertahanan dan menteri pariwisata).
Lebih khusus lagi, Jokowi telah membalikkan momentum pertumbuhan partai-partai paling “Islamis” di Indonesia, sebagian dengan menjadi inklusif. Sementara Presiden Jair Bolsonaro telah memperdalam perpecahan di Brasil, negara yang populasinya mirip dengan Indonesia, Jokowi telah menyatukan kembali negaranya secara politik. Seperti yang dia katakan kepada saya dalam sebuah wawancara baru-baru ini, “Pilar ketiga ideologi Indonesia, Pancasila, menekankan persatuan dalam keragaman.” Untuk itu, pembangunan koalisinya yang terampil menyebabkan disahkannya Omnibus Law tahun lalu, yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Pengalaman pribadi Jokowi tentang kemiskinan adalah kunci untuk memahami pencapaiannya. Setelah karir politik yang sukses – dia adalah gubernur Jakarta sebelum menjadi presiden – dia bisa saja secara alami hanyut ke dalam perusahaan miliarder, seperti yang dilakukan banyak politisi. Tetapi orang miskin tetap menjadi fokusnya, dan tidak mengherankan bahwa pemerintahannya telah memberikan banyak program untuk membantu mereka.
Pada tahun 2016, misalnya, pemerintah melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat miskin melalui formalisasi kepemilikan tanah. Ini telah memperkenalkan Kartu Indonesia Sehat (Kartu Indonesia Sehat) dan skema jaminan kesehatan nasional baru, yang ditujukan untuk memberikan perawatan kesehatan universal. Demikian pula, pemerintah meluncurkan Kartu Indonesia Pintar (Kartu Indonesia Pintar) untuk meningkatkan pendaftaran sekolah dan mencapai pendidikan universal, dan menyelenggarakan program bantuan tunai untuk masyarakat miskin (Program Keluarga Harapan).
Sebelum Jokowi menjabat pada tahun 2014, koefisien Gini ketimpangan kekayaan Indonesia terus meningkat, dari 28,6 pada tahun 2000 menjadi 40 pada tahun 2013. Koefisien kemudian menurun menjadi 38,2, penurunan signifikan pertama dalam 15 tahun. Namun, tidak seperti banyak pemimpin yang menganjurkan program besar pemerintah untuk membantu orang miskin, Jokowi bijaksana secara fiskal. Utang publik Indonesia rendah menurut standar internasional, kurang dari 40% dari PDB.
Pada saat yang sama, Jokowi adalah seorang kapitalis yang gigih. Sebagai mantan eksportir furnitur, ia memahami betul tantangan yang dihadapi usaha kecil. Karena itu, dia menggunakan popularitasnya untuk mendorong melalui langkah-langkah yang menyakitkan, seperti mereformasi undang-undang perburuhan untuk memungkinkan perusahaan menghemat di masa-masa sulit dan menghilangkan subsidi bahan bakar.
Jokowi juga berkomitmen untuk pembangunan infrastruktur. Selama masa kepresidenannya, pemerintah telah mengembangkan rencana berani untuk membangun jalan raya di seluruh Indonesia, dari Aceh di barat hingga Papua di timur. Di Sumatera, jalur kereta api sepanjang 2.000 kilometer direncanakan dari Banda Aceh di utara hingga Lampung di selatan. Proyek lain yang diusulkan termasuk kereta api sepanjang 1.000 kilometer di seluruh Sulawesi dan pengembangan jalur kereta api jarak jauh di Kalimantan.
Sementara itu, jaringan kereta bawah tanah Jakarta berkembang pesat, mengurangi beberapa kemacetan lalu lintas terburuk di dunia. Di Jawa, lebih dari 700 kilometer jalan tol (termasuk jalan tol Trans-Jawa) dibangun antara tahun 2015 dan 2018, suatu prestasi yang dulu dianggap mustahil, mengingat hanya 220 kilometer jalan yang dibangun di pulau itu pada dekade sebelumnya.
Reformasi Jokowi membantu meningkatkan peringkat Indonesia dalam indeks Doing Business Bank Dunia dari peringkat 120 pada 2014 menjadi peringkat 73 pada 2020. Saat ini, Indonesia seharusnya menikmati ledakan ekonomi, tetapi COVID-19 menghantam negara ini dengan keras. Namun, Jokowi bertindak lebih awal dan tegas untuk mengamankan 175 juta dosis vaksin untuk populasi 270 juta. Banyak dosis berasal dari China, dan Jokowi menerima pukulan Sinovac untuk menunjukkan kepercayaannya pada vaksin China dan mengirim sinyal politik yang lebih luas.
Tetapi Jokowi secara geopolitik bijaksana, dengan bijak menjaga hubungan baik dengan China dan AS karena persaingan kekuatan besar mereka mendapatkan momentum. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah mendorong AS untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, karena investasi China telah jauh lebih besar dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia berpartisipasi dalam banyak proyek yang terkait dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan China, termasuk kereta api Jakarta-Bandung, zona ekonomi khusus pariwisata di Jawa, pembangkit listrik tenaga air Kayan di Kalimantan Utara, perluasan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera, dan pengembangan Bandara Internasional Lembeh di Sulawesi.
Kita hidup di zaman paradoks. Ilmu sosial modern telah membekali kita dengan semua pengetahuan yang kita butuhkan untuk memerintah dengan baik, namun bahkan beberapa negara demokrasi kaya memilih penipu seperti pendahulu Biden, Donald Trump, dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Inilah mengapa keberhasilan Jokowi patut diapresiasi lebih luas. Dunia dapat belajar banyak dari model pemerintahannya yang baik.
*(Kishore Mahbubani - Profesor di NUS, penulis buku Has China Won? 2020)*
(diterjemahkan dari artikel di Project Syndicate, The Genius of Jokowi, 6 Oktober 2021)
(Prof Budi Santoso Purwokartiko FB)
(Redi RH)
