SMPN 3 Cikara Cikarang Timur Layak Diaudit Ulang BPK

 

Bekasi,MediaTindak.com--Menelusuri besaran dana Bos Pusat yang diterima setiap sekolah ditentukan oleh jumlah siswa padacut off laporan pada tahun ajaran baru dan menjadi pedoman Pusat untuk menetapkan besaran dana.

Bos yang diterima setiap tahun anggaran. Itulah besaran bantuan Bos Pusat untuk setiap sekolah baik SD, SMP, dan SLTA setiap tahun dengan pagu yang berbeda..Bila SD sebesar Rp 900.000 per siswa, SMP sebesar 

Rp 1.100.000 dan SMA sebesar Rp 1.500.000 per siswa per tahun. Itulah besaran dana Bos tahun 2021 ini yang diterima setiap jenjang sekolah dikalikan dengan jumlah siswanya.

Di saat menerima/pencairan dana Bos, dalam realisasi anggaran sesuai RIAS dan progres kegiatannya ada komponen pemeliharaan atau perawatan sekolah. 

Seperti SMPN 3 Cikarang Timur Kabupaten Bekasi yang dipimpin Kuwatno, anggaran pemeliharaan sekolahnya lebih Rp 270 juta pada tahun 2020 lalu. 

Patut dipertanyakan untuk merawat apa saja dana sebesar itu dianggarkan, sementara sekolahnya kurang terawat. Terlihat pintunya memakai tali rapiah juga toiletnya jorok dan bau. Serta papan transparansi penggunaan dana itu juga tidak ada. Sekolah ini tertutup dan tidak transparan.

Ketika mau dikonfirmasi yang telah difasilitasi Rika Sudrajat selaku Ketua MKKS SMP Kabupaten Bekasi dan dibantu Ade Komarudin Kepala SMPN 1Cikarang Timur, Kepala SMPN 3 Cikarang Timur tidak bersedia untuk ditemui. 

"Bapak rapat besar bersama komite dan Korwil Cikarang Timur," ujar stafnya. "Lagi rapat begini, saya tak berani memberitahukan ke dalam," tambahnya.

Mengamati laporan penggunaan dana Bos tahun 2020 yang begitu besar, maka LSM KMPI pimpinan Gutman Sitanggang akan menyurati BPK Propinsi Jawa Barat agar semua komponen penggunaan danaBos Pusat tahun 2020 perlu diaudit ulang demi terciptanya transparansi dan kejujuran penggunaan dana Bos Pusat di sekolah ini. 

Kuwatno selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan top manejer patut dimintai pertanggungjawabannya.***AP/GS