Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Bangunan Gedung Negara atau disingkat dengan BGN didefinisikan sebagai “Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
Sebagaimana kita ketahui, salah satu produk yang dihasilkan dari belanja modal Pemerintah sebagai wujud pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah berupa gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan tersebut memiliki umur ekonomis yang setiap tahunnya akan selalu berkurang sehingga berpotensi menjadi rusak berat dan tidak layak digunakan. Disamping itu, adanya bencana alam berupa gempa, longsor, kebakaran, juga merupakan faktor penyebab rusaknya gedung dan bangunan tersebut.
Kantor Satpol-PP yang berada di komplek pemerintah daerah kabupaten Tasikmalaya Bojongkoneng, Singaparna, sejak kejadian (26/5) ambrolnya atap penyangga dengan konstruksi pejaringan yang menurut ahli diduga tidak sesuai dengan bestek/rancang bangun setelah tiga bulan berlalu sampai hari ini (5/9) belum juga diperbaiki, padahal ruangan yang ada dilantai II yang ditempati bidang Damkar luar biasa rusak parah.
Anehnya Kepala Dinas Pol-PP Iwan Ridwan SIP, sepertinya tidak pernah khawatir dan selalu pede menempatkan semua pegawai ditempat ruangan lantai bawah yang dianggap masih layak dipakai, padahal sebaiknya para pegawai ditempatkan di gedung lain yang lebih aman, bukan satu ruangan yang sempit diisi 5 buah meja kerja ditambah beberapa personil, sehingga untuk melakukan aktivitas sehari-hari membuat nafas menjadi sesak, ventilasi udara yang masuk semakin berkurang dikarenakan ruangan kerja sangat sempit.
Lain halnya Kepala seksi perencanaan PUPR setempat, Agus, mengatakan hancur nya atap dan penyangga kantor Satpol-PP, akibat adanya gempa kecil akibat hujan deras semalaman saat itu***Iwan singadinata.
