Majalengka Media Tindak.com--Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dari Tahun Ke Tahun terus berupaya keras dalam meningkatkan pengawasan dan evaluasi di tiap kecamatan maupun di desa_desa yang masih kurangnya penerapan peraturan tentang penyaluran BPNT yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui kementerian Sosial.
Pasalnya, diduga adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh sejumlah apatatur pemerintahan desa (Pemdes), dimana penyaluran BPNT dilakukan oleh Pemdes yang mengatakasnamakan BUMDES.
Padahal sudah jelas,penyaluran BPNT dilakukan oleh pemilik e.Warong yang sudah ditunjuk oleh pihak Bank. Oleh sebab itu, pihak Dinsos kabupaten Majalengka terus menggandeng beberapa pihak Intansi diantaranya, pihak Muspika, Polsek setempat dan Koramil serta melibatkan pendamping di tiap kecamatan dalam pengawasan serta konsolidasi terkait penyaluran BPNT kepada keluarga Penerima manfaat (KPM).
Hal ini dikatakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalenga melalui Kepala Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan Fakir miskin, Drs .Ali Nurjaman kepada Awak Media Tindak beberapa waktu lalu, bahwa pihaknya akan terus melakukan monitoring ke setiap kecamatan dalam pelaksanaan penyaluran BPNT ke tiap KPM agar tepat sasaran dan sesuai aturan dalam penyaluran BPNT.
"Terkait adanya dugaan penyaluran BPNT yang tidak sesuai aturan, kami berterima kasih kepada Insan Pers yang telah melakukan kontrol sosial, dimana ada sejumlah desa yang tidak sesuai aturan dalam penyaluran BPNT kepada KPM," Ungkapnya
Oleh sebab itu (lanjutnya), kami akan melakukan Road Show ke tiap daerah agar pelaksanaan penyaluran BPNT tepat sasaran dan sesuai mekanisme serta Kebutuhan Sembako bagi warga sangat berkualitas atau layak konsumsi .pungkas Kabid.*** (Yan/Tatang)
