Tasikmalaya, mediatindak.com - Kurang lebih 20 anggota Lembaga Kajian Anggaran (LKA) melakukan Demonstrasi di depan Kantor Dinas Sosial, Kabupaten Tasikmalaya Kamis (17/06/2021).
Aksi Unjuk Rasa itu digelar terkait pencairan Bankeu(Bantuan Keuangan) bagi 10 Desa yang di Rekomendasi Kepala Dinas Sosial tanpa SK Bupati, juga pengadaan Buffer Stock dan Gerobak untuk PKH.
Doni Ridwan ketua Lembaga Kajian Anggaran (LKA) menjelaskan, "Kita mengangkat tiga persoalan di Dinas sosial, pertama terkait 10 desa yang bisa Cair dana Bantuan keuangan ke 10 desa, sudah jelas bahwa kepala dinas sosial menandatangani proposal pengajuan dana Bantuan Keuangan tanggal yang sudah di sepakati, memang itu benar kita bisa membuktikan surat rekomendasi nya sudah kita pegang, maka saya ketua LKA meminta agar kepala dinas segara hadir di hadapan saya," ujarnya
"Kedua Pengadaan buffer stock per 2020 itu asumsi kemarin bahwa buffer stock itu adalah penyedia dan pasti ada di gudang ataupun cadangan tapi pada kenyataannya gudangnya mana,?? terus yang menerima siapa??, padahal anngarannya sangat fantastis 1,141 miliar,"papar nya.
"Yang ketiga pengadaan gerobak yang 108 untuk penerima PKH ataupun judulnya pengadaan sarpras untuk masyarakat miskin nominalnya 600.000.000 tapi kenyataanya baru 50 gerobak yang sudah di realisasikan, 58 gerobak lagi belum, dan asumsinya ada 100.000.000 untuk honorarium tapi honor itu tidak pernah diberikan oleh pihak dinas kepada tim yang di tunjuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut". terangnya
Lanjut Doni, "Kita mengadakan jaringan pengamanan kemiskinan kalau bisa dilihat tentang pengadaan BLT dan lainnya ini harus dilihat apa yang sudah di laksanakan oleh dinas sosial, maksud kami ini, harus jadi perhatian jangan hanya bersumber kepada 10 desa yang menjadi booming hari ini, tetapi ada beberapa persoalan di Dinas Sosial terkait buffer stock itu sudah rapih juga tahun tahun kemarin tapi sempat pakum, pengadaan gerobak juga harus menjadi perhatian supaya teman teman APH dan yang lainnya jangan terus mengontrol persoalan desa, itu sudah jelas kesalahan, dan demo ini merupakan tahapan kita, jika tidak disambut kedepannya kami akan demo lebih besar lagi" terangnya.
"Harapannya untuk kepala dinasnya hadir menjelaskan dan menjawab kebenaran itu semua, jangan sampai di dewan itu sudah mengatakan ia benar ada pencairan, Sekarang kita ingin melihat berani enggak untuk datang kesini, "pungkasnya.
Reporter : Jery - Redi
