Krisis Ekonomi Karena Dampak Covid19, Pemerintah Daerah Harus Efektip Menggunakan Anggaran dan Lakukan Pengawasan Terpadu.

Singaparna, mediatindak.com----Rapat  Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tentang Penjelasan Bupati Tasikmalaya mengenai Pengantar Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2021, dan Raperda Tentang APBD Kabupaten Tasikmalaya TA 2021, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya, pada Sabtu (28/11/20), menghasilkan pandangan umum Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Tasikmalaya dalam menanggapi penjelasan Pjs(Penjabat sementara) Bupati Tasikmalaya, Dr.Hening Widiatmoko, MA.

 PJS Bupati Tasikmalaya Dr.Hening      Widiatmoko, MA

Rapat Paripurna  yang tamu undangannya dibatasi sebagai upaya pencegahan pandemi Covid.19 itu hanya dihadiri oleh 27 tamu undangan, dan 3 orang awak media yang hadir pada pukul 13.00 WIB, sampai sore hari.

Dari tujuh Fraksi DPRD, yaitu dari Partai Gerindra, Partai PKB, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi lndonesia, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional, yang memberikan pandangan umum terkait nota keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2021, hampir semuanya satu pandangan, agar pemerintah daerah mampu memacu proses pembangunan infrastruktur, pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan, secara efektip,optimal dan berkesinambungan. Tidak kalah pentingnya adalah melakukan langkah langkah serius bagi pencegahan Covid.19.

                Rapat terbatas karena Covid19

Dengan target proyeksi pendapatan pada tahun 2021 senilai Rp 3.179.15.103.000, mengalami defisit 113 M, sedangkan belanja langsung atau tidak langsung naik, maka konsekwensi logisnya harus melakukan pemangkasan dan efisiensi untuk RAPBD 2021. Sehingga angka defisit menjadi tanggungjawab bersama. Dimana dilakukan secara terukur dan proporsional.

Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dengan memperhatikan potensi potensi ekonomi, melakukan inovasi inovasi bagi percepatan pembangunan demi meningkatkan taraf hidup rakyat. RAPBD tahun 2021 juga harus memprioritaskan penanggulangan angka kemiskinan. Bahkan mampu meningkatkan PAD.

Bahkan dengan melakukan upaya pengawasan secara terpadu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan kerja, dan evaluasi yang terekomendasikan kepada Badan Anggaran DPRD. Proses pencapaian pembangunan pun akan terealisir sesuai harapan bersama, menuju masyarakat adil dan sejahtera.***DAD