DI DUGA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI SUNAT, MENGAPA SAMPAI TERJADI ?
Beberapa bantuan yang disalurkan pemerintah daerah maupun pusat, baik sebelum adanya covid 19, hingga hari ini ,salah satunya BPNT, diduga ada pemotongan alias tidak sesuai aturan yang sudah ditentukan.
20/05/2020
Dari hasil investigasi Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, bersama media tindak ,menemukan kejanggalan di beberapa desa dan kecamatan di kabupaten Sinjai , hal ini di duga kuat ada penyimpangan ,dari keterangan serta bukti yang ada ,
Masyarakat penerima manfaat memperlihatkan jenis barang yang di terima dari agen/KPM di desa, yan g mana barang tersebut diantar oleh suplayer sebagai penyedia barang.
beras 10kg+telur16butir+abon ikan tuna 200 gram, harga di taksir Rp150.000, sedangkan isi dalam ATM penerima setiap bulannya Rp200.000, dari sisa inilah yang jadi tanda tanya besar dari berbagai pihak.
Kepala Bidang Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Suardi, pada saat dikonfirmasi.
Membenarkan nominal rupiah sebesar Rp200.000, "memang hak penerima,namun saja harus di fahami, sisa yang diberikan kepada penerima manfaat ,mungkin di larikan ke biaya transportasi dan upah buruh angkutan, karna tidak ada gaji dari dinas terkait.
Kabid menambahkan bahwa sebelumnya,hal ini sudah di pertanyakan,bahkan kalau tidak salah sudah sampai di Tipikor, tapi dianggap tidak bermasalah.
Di tempat terpisah Kasatgas Bansos /Wakapolres Sinjai ,KOMPOL SYARIFUDDIN, pada saat di konfirmasi lewat WA, mengatakan agar segala bentuk bantuan harus tepat sasaran, jumlah dan mutu serta kualitas nya itu harus terpenuhi,
"dan kami dari satgas tidak pernah membenarkan adanya pemotongan atau apapun namanya,jadi kalau ada temuan,atau penyimpangan yang merugikan penerima, lapor ke Kasatreskrim, agar bisa di tindak lanjuti secepatnya," pungkasnya menegaskan***M.Said Mattoreang
