Media Tindak-Labusel***Sebagaimana diketahui bersama, pers berperan penting didalam melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan dana desa. Disamping peran pers sebagai kontrol sosial Dana Desa, Pers juga berperan melaksanakan kontrol sosial terhadap pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten, maupun desa didalam menjalankan roda pemerintahan, baik dari sisi pelayanan, sisi hukum dan sisi kebijakannya.
Selain fungsi Pers sebagai kontrol sosial, perlu disadari dan dipahami secara bersama sama bahwa Pers juga merupakan mitra kerja pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dalam memberikan informasi keapada masyarakat tentang perkembangan pembangunan maupun kemajuan daerah yang dipimpinnya.
Ironisnya, didalam perjalanannya, insan pers kerap kali dipersulit atau dihindari oleh oknum dalam melaksanakan perannya sebagai fungsi kontrol sosial.
Seperti halnya yang terjadi di Desa Perlabian Lohsari dan Desa Tolan 1-2 Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labusel. Saat awak media mengunjungi kantor Desa tersebut guna menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial pengalokasian dana desa, Kades Perlabian Lohsari, Irham LBS, dan Kades Tolan 1-2 terkesan menghindar dari awak media.
Hal ini diperkuat dengan berbedanya keterangan yang disampaikan oleh perangkat perangkat desa tersebut.
Salah seorang wanita, perangkat 2020 saat berada dikantor desa Perlabian Lohsari, mengatakan, bahwa Kades lagi rapat dikantor bupati, sementara itu ditempat terpisah kades Tolan 1-2 saat dikantornya,seorang pegawai wanita dikantor Desa tersebut,saat ditanya tentang keberadaan kepala Desa Tolan 1-2 ,J.Purba, mengatakan,"pak kades keluar kota ,"katanya.
Sementara salah seorang pria yang juga perangkat desa tolan 1-2 mengatakan " bahwa Kades belum datang,"tuturnya.
Ironisnya, ketika dihubungi via seluler ke nomor seluler Kades tersebut, suara HP berdering namun tidak dijawab.
Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Desa tersebut melalui via Whatss App terkait keterangan yang berbeda dari perangkat desanya, dan alasannya diluar kota lagi bawa keluarga yang sedang sakit berobat.
Sementara itu, seorang tokoh masyarakat kecamatan kampung rakyat mengatakan, bahwa seharusnya pemerintah desa bersinergi bersama seluruh stake holder termasuk Pers dalam membangun daerah. Karena pembangunan suatu daerah harus bersama sama dengan seluruh komponen, agar suatu daerah dengan cepat dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat.***. (khairul Sipahutar S.H)
Selain fungsi Pers sebagai kontrol sosial, perlu disadari dan dipahami secara bersama sama bahwa Pers juga merupakan mitra kerja pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dalam memberikan informasi keapada masyarakat tentang perkembangan pembangunan maupun kemajuan daerah yang dipimpinnya.
Ironisnya, didalam perjalanannya, insan pers kerap kali dipersulit atau dihindari oleh oknum dalam melaksanakan perannya sebagai fungsi kontrol sosial.
Seperti halnya yang terjadi di Desa Perlabian Lohsari dan Desa Tolan 1-2 Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labusel. Saat awak media mengunjungi kantor Desa tersebut guna menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial pengalokasian dana desa, Kades Perlabian Lohsari, Irham LBS, dan Kades Tolan 1-2 terkesan menghindar dari awak media.
Hal ini diperkuat dengan berbedanya keterangan yang disampaikan oleh perangkat perangkat desa tersebut.
Salah seorang wanita, perangkat 2020 saat berada dikantor desa Perlabian Lohsari, mengatakan, bahwa Kades lagi rapat dikantor bupati, sementara itu ditempat terpisah kades Tolan 1-2 saat dikantornya,seorang pegawai wanita dikantor Desa tersebut,saat ditanya tentang keberadaan kepala Desa Tolan 1-2 ,J.Purba, mengatakan,"pak kades keluar kota ,"katanya.
Sementara salah seorang pria yang juga perangkat desa tolan 1-2 mengatakan " bahwa Kades belum datang,"tuturnya.
Ironisnya, ketika dihubungi via seluler ke nomor seluler Kades tersebut, suara HP berdering namun tidak dijawab.
Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Desa tersebut melalui via Whatss App terkait keterangan yang berbeda dari perangkat desanya, dan alasannya diluar kota lagi bawa keluarga yang sedang sakit berobat.
Sementara itu, seorang tokoh masyarakat kecamatan kampung rakyat mengatakan, bahwa seharusnya pemerintah desa bersinergi bersama seluruh stake holder termasuk Pers dalam membangun daerah. Karena pembangunan suatu daerah harus bersama sama dengan seluruh komponen, agar suatu daerah dengan cepat dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat.***. (khairul Sipahutar S.H)
