Seperti yang dikatakan oleh salah satu warga setempat kepada media ini bahwa, ketidakjelasan tersebut dikarenakan tidak adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran BUMDes tahun 2016 dan 2017.
"Tentunya kami selaku warga ingin mempertanyakan kejelasan anggaran tersebut. Karena sampai saat ini, laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran BUMDes tidak ada," ujar salah warga Pekon Gunung Raya, yang enggan disebutkan namanya ini.
Warga tersebut juga mengatakan bahwa, jajaran pengurus BUMDes pekon ini terkesan menutup-nutupi. Sebab, sepengetahuan warga setempat, kepengurusan BUMDes sudah terbentuk, tetapi kegiatan atau program BUMDes ini tidak ada.
"Ya jelas lah kita patut mempertanyakan. Paling tidak, laporan pertanggungjawaban anggaran atau kegiatan BUMDes itu harus disampaikan. Karena anggarannya ada Rp 65 juta, kepengurusannya ada, tapi tidak ada laporan," ucapnya.
Diketahui, hasil penelusuran awak media dari beberapa sumber di Pekon tersebut, dana anggaran BUMDes Pekon Gunung Raya tahun 2016 - 2017 ini sekitar Rp 65 juta. dengan rincian, modal tahap pertama tahun 2016 sekitar Rp 25 juta, dan tahap kedua ditahun 2017 sekitar Rp 40 juta.
Toni selaku ketua BUMDes Pekon Gunung Raya saat dikonfirmasi terkait hal ini menuturkan, bahwa kegiatan program BUMDes pekon setempat tahun 2016-2017 sudah berjalan. Namun dirinya tidak bisa nembeberkan lebih dalam tentang kegiatan dan program BUMDes nya.
Toni hanya mengungkapkan, bahwa anggaran BUMDes sampai saat ini masih banyak ditangan warga, sebagai pinjaman untuk dikembangkan sebagai modal usaha sesuai kebutuhan mereka.
"Kegiatan dan program BUMDes Pekon Gunung Raya tahun 2016 - 2017 ini berjalan dengan baik, dengan kegiatan simpan pinjam kepada warga. Tetapi, sampai saat ini, warga yang meminjam ini masih sulit untuk mengembalikan dana pinjaman itu,” ungkapnya, saat ditemui dikediamannya.
Sementara itu, Kepala Pekon Gunung Raya, Toyim Yusuf mengungkapkan bahwa, dirinya mengaku sama sekali tidak mengetahui pembukuannya, karena pada saat itu ia belum menjabat sebagai kepala Desa Pekon.
Dia juga mengungkapkan, bahwa dirinya kesal dengan kepengurusan BUMDes, karena sampai saat ini dirinya juga tidak menerima laporan secara tertulis pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan anggaran BUMDes Pekon setempat.
"Saya sudah berulang-kali menyampaikan kepada pengurus BUMDes untuk segera membuat berita acara pertanggungjawaban anggaran, dan kejelasan kepengurusan BUMDes, tetapi tidak pernah digubris (diabaikan, red). Bahkan, kita mengundang pengurus BUMDes untuk mengikuti pelatihan, tidak ada satupun yang hadir.
Dia juga menegaskan bahwa, pihaknya sampai saat ini masih menunggu perincian laporan penggunaan anggaran dan laporan pertanggungjawabannya tersebut.
