SULAWESI SELATAN, TINDAK MEDIA - Salah satu warga Balampesoang, Desa Samaturue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, Ambotang merasa gundah. Pasalnya, Ia mengaku sering didata. Namun tidak pernah mendapatkan bantuan, baik dari pihak Pemda, Pemdes, bahkan di tempat anaknya sekolah pun tidak pernah mendapatkan bantuan berupa perlengkapan sekolah.
Pada saat ditemui oleh awak media Tindak, Ambotang mengaku bahwa selama ini keluarganya tidak pernah mendapatkan bantuan. Hal tersebut, kata Dia, dikarenakan tidak ada daftar sebelumnya. Sementara itu, Ia mengaku sudah sering dilakukan pendataan, namun sampai hari ini tidak kunjung mendapatkan bantuan tersebut.
"Banyak yang rumahnya dari rumah batu mendapat PKH dan anak-anaknya juga mendapat bantuan dari sekolah. Tapi saya yang hidup pas-pasan sama sekali tidak pernah di berikan bantuan. Apakah memang ada istilah pilih kasih," papar Ambotang.
Di tempat terpisah, M. Said selaku tim investigasi L.A.I Badan Penelitian Aset Negara BASUS D88 mengkonfirmasi kepada pihak sekolah SDN 231, Jalan Homebase Balampeoang, Desa Samaturue, Kecamatan Tellu Limmpoe, Kabupaten Sinjai.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Ramli selaku operator Sekolah, lanjut Said, pihak sekolah sudah mengusulkan semua murid ke Daerah dan Pusat untuk diberi bantuan. Namun, kata Said, anehnya pada saat bantuan tiba hanya orang tertentu mendapatkannya.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Ramli selaku operator Sekolah, lanjut Said, pihak sekolah sudah mengusulkan semua murid ke Daerah dan Pusat untuk diberi bantuan. Namun, kata Said, anehnya pada saat bantuan tiba hanya orang tertentu mendapatkannya.
"Menurut saya ada pengecualian dan belum lama ini beredar kabar kalau ada bantuan perlengkapan untuk anak sekolah dari Pemda. Tapi sampai hari ini tidak ada juga. Begitu pun bantuan PKH," terang Said.
Said menambahkan, berdasarkan investigasi pihaknya menemukan kejanggalan adanya beberapa oknum penerima PKH yang sama sekali tidak berhak lagi menerima bantuan dari pemerintah tapi masih menerima bantuan tersebut.
"Kan aneh ? Kendati demikian, Saya berharapan kedepan terkait bantuan kalau bisa tepat sasaran dan dilakukan pendataan ulang supaya bantuan tersebut tepat sasaran. Kalau bisa pemerintah pusat dan daerah langsung kroscek ke kelapangan dan Dinas Pendidikan juga jangan tinggal diam," tegasnya.