Oleh Demang Sukapura
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang digulirkan pemerintah sebagai pengganti dari program Raskin, harus diawasi oleh semua elemen masyarakat agar regulasinya berjalan dengan lancer dan terarah, sesuai juklak juknis yang telah digariskan.
Disamping pengawasan yang ketat, masyarakat penerima manfaat pun harus mendapatkan penjelasan dari dinas terkait dari total kisaran sampai tehnik penerimaan, sehingga bisa menjaga dari potensi kebocoran atau penyimpangan yang dilakukan oleh segelintir oknum yang mau mengambil azas manfaat.
Berdasarkan temuan dilapangan banyak aduan dari penerima manfaat, baik dari segi kwalitas beras sampai dengan volumenya yang kurang. Bahkan ada indikasi kebocoran kurang lebih 20 ribu, dimana kalau dikali jumlah kuota jika dihitung rata rata 7 s/d 8 kg dengan harga suplai.
Belum lagi masalah klasik pembagian yang tidak tepat sasaran yang menimbulkan kecemburuan sosial ditengah masyarakat, ini hal yang sangat krusial yang harus diperhatikan dan secepatnya dilakukan perbaikan data yang valid.
Sementara program pemerintah yang mengambil dana dari APBN, APBD 1, APBD 2, yang nota bene bagi sebesar besar kemakmuran rakyat, dalam perencanaan sampai pada tahap teknis pelaksanaan dengan regulasinya belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat, karena selama ini memang secara refresentatip diwakili oleh anggota Legislatip.
Namun tidak tersosialisasi dengan optimal, hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya. Maka sesuai amanat Undang Undang no 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan lnpormasi Publik, pemerintah harus memberikan akses yang terbuka bagi publik, agar ada peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.
Banyak celah kecil yang sengaja dipolitisir dan didramatisir untuk menutupi kelemahan yang janggal, contoh dalam distribusi gas subsidi 3kg, PKH, BSM, SDm minim, kurang tenaga, atau pun sarana dan prasarana yang kurang memadai. Semuanya digoreng demi menangguk keuntungan, namun sangat tidak beradab jika dilakukan diatas kemiskinan umat yang seharusnya dibantu dengan tulus ikhlas.
Semoga tulisan ini dapat menggugah hati para pemangku jabatan, agar berani melakukan perubahan yang ekstrim sekalipun demi rakyat miskin. Jika hal ini dilakukan rakyat akan mendukung. Sangat brilian jika berani mengambil keputusan meski menyimpang dari aturan yang salah sasaran, ketimbang melakukan korupsi yang jelas jelas merugikan bangsa dan Negara***
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang digulirkan pemerintah sebagai pengganti dari program Raskin, harus diawasi oleh semua elemen masyarakat agar regulasinya berjalan dengan lancer dan terarah, sesuai juklak juknis yang telah digariskan.
Disamping pengawasan yang ketat, masyarakat penerima manfaat pun harus mendapatkan penjelasan dari dinas terkait dari total kisaran sampai tehnik penerimaan, sehingga bisa menjaga dari potensi kebocoran atau penyimpangan yang dilakukan oleh segelintir oknum yang mau mengambil azas manfaat.
Berdasarkan temuan dilapangan banyak aduan dari penerima manfaat, baik dari segi kwalitas beras sampai dengan volumenya yang kurang. Bahkan ada indikasi kebocoran kurang lebih 20 ribu, dimana kalau dikali jumlah kuota jika dihitung rata rata 7 s/d 8 kg dengan harga suplai.
Belum lagi masalah klasik pembagian yang tidak tepat sasaran yang menimbulkan kecemburuan sosial ditengah masyarakat, ini hal yang sangat krusial yang harus diperhatikan dan secepatnya dilakukan perbaikan data yang valid.
Sementara program pemerintah yang mengambil dana dari APBN, APBD 1, APBD 2, yang nota bene bagi sebesar besar kemakmuran rakyat, dalam perencanaan sampai pada tahap teknis pelaksanaan dengan regulasinya belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat, karena selama ini memang secara refresentatip diwakili oleh anggota Legislatip.
Namun tidak tersosialisasi dengan optimal, hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya. Maka sesuai amanat Undang Undang no 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan lnpormasi Publik, pemerintah harus memberikan akses yang terbuka bagi publik, agar ada peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.
Banyak celah kecil yang sengaja dipolitisir dan didramatisir untuk menutupi kelemahan yang janggal, contoh dalam distribusi gas subsidi 3kg, PKH, BSM, SDm minim, kurang tenaga, atau pun sarana dan prasarana yang kurang memadai. Semuanya digoreng demi menangguk keuntungan, namun sangat tidak beradab jika dilakukan diatas kemiskinan umat yang seharusnya dibantu dengan tulus ikhlas.
Semoga tulisan ini dapat menggugah hati para pemangku jabatan, agar berani melakukan perubahan yang ekstrim sekalipun demi rakyat miskin. Jika hal ini dilakukan rakyat akan mendukung. Sangat brilian jika berani mengambil keputusan meski menyimpang dari aturan yang salah sasaran, ketimbang melakukan korupsi yang jelas jelas merugikan bangsa dan Negara***
